Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Wajah buram pendidikan di pedalaman Aceh Barat kembali tersingkap. Di tengah gencarnya pidato pejabat tentang kemajuan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, puluhan murid SD di Alue Lhoek, Kecamatan Pante Ceureumen, justru dipaksa belajar di bangunan posyandu sempit yang berdampingan dengan tumpukan kotoran kerbau.
Pemandangan memilukan itu terjadi setelah akses menuju sekolah terputus akibat jembatan rusak pascabanjir. Ironisnya, hingga Kamis, 7 / 5 / 2026, belum terlihat langkah nyata ataupun penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Anak-anak yang seharusnya menikmati ruang belajar yang aman dan layak kini harus duduk berhimpitan di ruangan pengap, berlantai becek, dan dipenuhi aroma menyengat dari kotoran ternak di sekitar lokasi. Setiap hari mereka dipaksa belajar dalam kondisi yang jauh dari kata manusiawi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana kehadiran negara ketika hak dasar pendidikan anak-anak pedalaman terabaikan?
Bukan hanya infrastruktur yang lumpuh, perhatian pemerintah terhadap siswa di wilayah terpencil juga dinilai nyaris tidak ada. Warga menyebut para murid yang belajar di posyandu Desa Canggai bahkan belum pernah merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.
Tokoh masyarakat setempat, M. Idrus, menilai pemerintah terlalu sibuk dengan seremoni dan pencitraan, sementara penderitaan masyarakat pedalaman dibiarkan berlangsung tanpa solusi.
“Ini bukan sekadar soal jembatan rusak. Ini soal masa depan anak-anak yang dipaksa belajar di tempat bau kotoran kerbau. Mereka melewati jalan berlumpur setiap hari, tapi pemerintah seperti tutup mata. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, sama saja negara sedang membunuh semangat belajar anak-anak pedalaman,” tegas Idrus.
Warga menilai lambannya penanganan memperlihatkan ketimpangan pembangunan yang masih tajam antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Ketika daerah lain berbicara soal digitalisasi pendidikan, anak-anak di Desa Canggai justru masih berjuang mencari tempat belajar yang layak.
Masyarakat mendesak Pemerintah Aceh Barat, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait segera turun langsung ke lokasi untuk memperbaiki jembatan serta menyediakan fasilitas belajar darurat yang manusiawi. Jika tidak, pemerintah dianggap gagal menjamin hak pendidikan bagi anak-anak di pelosok daerah.
