Sudutpenanews.com | Meulaboh – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) Aceh Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Senin (15/6/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan berbagai poster yang berisi tuntutan serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Massa menyoroti persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemborosan anggaran negara, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Muhammad Nakrib, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk respons terhadap situasi nasional yang menurut mereka semakin menjauh dari prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Berbagai kebijakan pemerintah hari ini lebih banyak membebani masyarakat dibanding menghadirkan solusi nyata atas persoalan ekonomi dan kebebasan sipil,” ujar Muhammad Nakrib kepada awak media, Senin (15/6/2026).
Dalam aksinya, GERAM Aceh Barat menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga BBM serta kebutuhan pokok. Ketiga, mencabut Undang-Undang Polri. Keempat, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil serta intimidasi terhadap pers. Kelima, mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Muhammad Nakrib menegaskan bahwa aksi tersebut dilaksanakan secara damai, terbuka, dan konstitusional sebagai bagian dari hak demokratis warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan serta menjaga ruang demokrasi agar tidak dibungkam oleh kepentingan kekuasaan dan oligarki politik.
“Demokrasi tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” katanya.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan dampak dari buruknya pengelolaan keuangan negara. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Keadaan ekonomi hari ini tak lain adalah efek dari kebobrokan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Maka dari itu, kami mendesak pemerintahan untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam pengelolaan uang negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
GERAM Aceh Barat juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Aceh Barat.
