Sudutpenanews.com | Aceh Barat –Ketua Komisi I DPRK Aceh Barat, Ramli SE, menyoroti belum adanya progres pembangunan jalan khusus untuk angkutan batubara yang digunakan dua perusahaan yaitu PT. AJB dan PT. IPE.
Ramli mengklaim hingga saat ini pembangunan jalan khusus tersebut masih mencapai nol persen. Menurutnya, perusahaan belum menunjukkan progres nyata, termasuk dalam proses pembebasan lahan masyarakat.
“Kalau memang ada progres pembangunan jalan khusus, tunjukkan. Sampai hari ini yang saya lihat masih nol persen. Pembebasan tanah masyarakat saja belum ada,” kata Ramli, Senin (24/8/2026).
Ia menegaskan, penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling tidak boleh terus berlangsung tanpa adanya upaya nyata membangun jalan khusus.
Menurut Ramli, pihaknya tidak bermaksud menghambat investasi maupun aktivitas perusahaan. Namun, perusahaan harus menjalankan kewajiban dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak menghambat investasi. Silakan membangun dan menggunakan jalan khusus. Tetapi jangan terus menggunakan jalan masyarakat sementara jalan khususnya tidak dibangun,” ujarnya.
Ramli juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi sejumlah ruas jalan yang dilalui truk batubara. Ia menyebut aktivitas hauling telah menambah beban jalan dan memunculkan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, debu, serta batubara yang tercecer.
Ia meminta Dinas PUPR Aceh Barat melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jalan sekaligus memastikan sejauh mana komitmen perusahaan dalam membangun jalur khusus angkutan batubara.
“Kalau kemarin dikatakan belum ada ruas, ruasnya sudah kami tunjuk. Tetapi sampai hari ini belum ada pembangunan. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya,” tegas Ramli.
Ramli menilai pembangunan jalan khusus harus menjadi prioritas sebelum pemerintah kembali mempertimbangkan perpanjangan izin penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling.
“Kalau jalan khusus sudah dibangun, silakan beraktivitas. Kami tidak menghadang. Tetapi kalau masih nol persen, sementara jalan umum terus digunakan, tentu kami mempertanyakan sampai kapan masyarakat harus menanggung kerugiannya,” pungkasnya.
