Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan praktik pembelian bahan baku dengan harga di bawah pasaran oleh pengelola program MBG, yang disebut-sebut sebagai bagian dari prioritas ekonomi nasional Presiden Prabowo Subianto.
Keluhan tersebut disampaikan aktivis nelayan DPP Panglima DPP Atjeh, Deni Irsandi, yang menuturkan bahwa aspirasi ini merupakan suara bersama dari rekan-rekan pelaku usaha perikanan dan nelayan di daerah.
“Banyak UMKM, khususnya pedagang ikan dan pelaku lapak seperti saya, terpaksa menjual produk dengan harga yang sangat murah. Misalnya, ikan tuna atau tongkol yang biasanya dijual Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram, kini dibeli jauh di bawah harga pasar,” ujar Deni melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (24/10/2025).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pelaku UMKM hanya memperoleh keuntungan tipis, bahkan dalam beberapa kasus harus menanggung kerugian karena sistem pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai.
“Masalah lain yang lebih parah adalah ketika pengambilan bahan baku tidak langsung dibayar. Para pelaku UMKM sering kali hanya diberi janji pembayaran seminggu sekali. Ini tentu memberatkan mereka,” tambahnya.
Menurut Deni, situasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi di daerah apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana APBN agar tepat sasaran dan tidak menumpuk di rekening tertentu tanpa disalurkan ke pelaku ekonomi kecil.
“Seharusnya dana yang disalurkan dari APBN segera digunakan untuk membayar UMKM secara langsung agar fiskal ekonomi daerah berjalan lancar dan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik itu di Aceh Barat dan Aceh pada umumnya,” tegasnya.
Deni berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembelian bahan baku dan sistem pembayaran program MBG agar tidak merugikan masyarakat kecil, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
