Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Pemerintah Gampong Kuta Padang bersama warga melakukan langkah nyata dalam mengatasi ancaman banjir yang terus menghantui wilayah mereka. Dengan semangat gotong royong, masyarakat membelah muara Suak Ujung Kalak sebagai upaya darurat untuk mempercepat aliran air menuju laut. Aksi ini bukan hanya menyelamatkan pemukiman warga, tetapi juga menjadi simbol kuat dari kemandirian masyarakat dalam menghadapi krisis lingkungan.
Menariknya, inisiatif lokal ini tidak berdiri sendiri. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat turut memberikan dukungan nyata dan respons positif terhadap gerakan warga. Atas dukungan tersebut, Geuchik Gampong Kuta Padang, Syafrizal atau akrab disapa Ngoh Jal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak PUPR.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kehadiran dan keterlibatan PUPR Aceh Barat menjadi penyemangat tersendiri bagi kami. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan banjir yang selama ini membebani masyarakat,” ujar Syafrizal saat ditemui di lokasi pembelahan muara, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, kerja sama antara masyarakat dan PUPR menunjukkan pola kolaborasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang sifatnya mendesak. Ia menekankan, aksi ini lahir dari kondisi darurat yang tak bisa ditunda-tunda lagi, terutama karena banjir di kawasan Seuneubok, Suak Ribee, dan Kampung Belakang sudah menjadi bencana musiman yang selalu mengancam kehidupan warga setiap kali hujan deras mengguyur wilayah Meulaboh.
Syafrizal menjelaskan, banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik di permukiman warga, tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian, aktivitas pendidikan, dan layanan sosial. Ketika genangan air melanda, warga terpaksa menghentikan aktivitas usaha, sekolah-sekolah lumpuh, dan akses jalan utama tertutup air.
“Bayangkan saja, hanya dengan hujan dua atau tiga jam saja, air sudah menggenangi rumah-rumah. Itu belum termasuk saluran yang tersumbat total, sehingga air tidak punya jalur keluar,” katanya prihatin.
Ia juga menjelaskan bahwa pembelahan muara Suak Ujung Kalak dilakukan secara mandiri dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk pemuda dan tokoh gampong. Pekerjaan dilakukan secara manual dan bergilir, dengan semangat gotong royong yang kuat. Kendati terbatas secara alat dan anggaran, semangat kebersamaan menjadi modal utama keberhasilan aksi tersebut.
Namun demikian, Syafrizal menyadari bahwa pembelahan muara hanyalah langkah awal. Ia menilai perlu ada intervensi lanjutan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dari pihak pemerintah, terutama dalam membenahi infrastruktur drainase kota yang selama ini menjadi biang kerok banjir.
“Kami sangat berharap Dinas PUPR bisa mempercepat proses normalisasi saluran air yang tersumbat. Banyak saluran yang tidak terkoneksi dengan baik antarkawasan. Selain itu, pembangunan kolam retensi sangat kami butuhkan. Kalau ini bisa segera direalisasikan, maka risiko banjir akan jauh berkurang,” tegasnya.
Kolam retensi yang dimaksud adalah tempat penampungan sementara air hujan sebelum dialirkan ke muara atau sungai. Fasilitas ini akan sangat berguna dalam menahan limpasan air dalam jumlah besar agar tidak langsung membanjiri pemukiman warga. Syafrizal meyakini, dengan dukungan penuh dari Dinas PUPR dan koordinasi yang kuat antarinstansi, pembangunan kolam retensi bisa segera terealisasi.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, hingga perencanaan pembangunan, untuk menjadikan pengendalian banjir sebagai program prioritas. Ia juga mendorong adanya partisipasi aktif dari legislatif dan lembaga kemasyarakatan dalam mengawal program ini agar berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin Meulaboh ini menjadi kota yang nyaman, aman dari banjir, dan layak huni. Bahkan jika upaya ini konsisten dilakukan, bukan mustahil Meulaboh bisa mengejar target sebagai kota Adipura. Tapi semuanya harus dimulai dari sekarang, dari tindakan nyata,” pungkas Ngoh Jal.
Aksi kolektif yang dilakukan warga Kuta Padang Hebat ini telah menjadi inspirasi bagaimana masyarakat dapat mengambil peran utama dalam mengatasi persoalan lingkungan. Dukungan PUPR Aceh Barat menjadi penguat bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menghadirkan solusi atas persoalan banjir dan bencana iklim lainnya.
Kisah di Gampong Kuta Padang bukan hanya soal membelah muara, tetapi juga tentang membangun harapan – bahwa ketika masyarakat dan pemerintah berjalan seiring, tidak ada tantangan yang tak bisa diatasi.
Sementara itu Kadis PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi menyampaikan, pembelahan mulut muara dilakukan secara manual, agar bisa meminalisir dan mengantisipasi terjadinya luapan air hujan di pusat Kota Meulaboh.
“Pembelahaan muara sungai yang berada di kawasan Desa Ujung Kalak, kita melakukan kerjasama dengan beberapa kepala desa setempat, hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat genangan air hujan yang sudah meluap,”ujar Kurdi.
Kata Kurdi, pembelahaan mulut muara tersebut ikut terlibat warga setempat, karena mengingat kepentingan bersama agar banjir cepat teratasi.
“Pembelahaan mulut muara kita ikut melibatkan warga setempat juga, mengingat karena kepentingan bersama,”Demikian Kurdi.
