Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang dinilai janggal dalam operasional RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Ramli, SE, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raqan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2026.
Ramli mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pemakaian tabung oksigen di RSUD Cut Nyak Dhien saat ini disebut meningkat drastis hingga mencapai 1.000 tabung per bulan. Menurutnya, angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan jumlah pasien rawat inap rumah sakit tersebut.
“Kalau penggunaan mencapai 12.000 tabung gas oksigen per tahun, ini sangat tidak wajar. Kami minta manajemen RSUD Cut Nyak Dhien memberikan penjelasan terbuka terkait data dan penggunaan oksigen ini,” tegas Ramli.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti hasil audit atas sejumlah proyek dan pengadaan di RSUD CND yang dinilai bermasalah.
Ramli meminta Bupati Aceh Barat melalui Inspektorat untuk menyerahkan satu eksemplar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh terkait pemeriksaan khusus pada, Pembangunan tiga unit gedung rawat inap sumber dana DAK Tahun 2021–2022,Pengadaan alat medis canggih tahun 2018–2019 dan Pemusnahan limbah B3 tahun 2019 yang diduga mengalami mark-up biaya angkut.
Menurut Fraksi PAN, biaya pengangkutan limbah B3 dari Meulaboh ke Jakarta pada periode 2018–2021 sebesar Rp75.000 per kilogram, sedangkan pada 2022–2025 turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Nilai tersebut dianggap tidak wajar jika dibandingkan dengan perusahaan lain seperti PT Mifa Bersaudara yang hanya membayar Rp35.000 per kilogram.
Ramli juga menyinggung keberadaan salah satu alat medis berteknologi tinggi, yakni CapLab, alat operasi jantung yang dibeli pada 2018–2019 dengan nilai mencapai Rp14 miliar namun disebut tidak pernah digunakan dan kini dalam kondisi rusak.
Tidak hanya itu, Fraksi PAN menduga pembangunan tiga gedung RSUD pada 2020–2021 senilai Rp27 miliar dari dana DAK juga tidak sesuai spesifikasi. Ramli menyebutkan adanya indikasi penggelembungan harga pada sejumlah item, termasuk pengadaan alat medis lainnya yang dibeli pada 2018–2020 dan diduga telah berpindah tangan ke pihak lain.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Fraksi PAN mendesak agar BPKP Aceh segera melakukan audit menyeluruh, serta DPRK membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Ramli menegaskan, langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan RSUD Cut Nyak Dhien berjalan profesional, efisien, dan tidak merugikan keuangan daerah maupun masyarakat yang menjadi penerima layanan kesehatan.
