Sudutpenanews.com | Jakarta — Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berencana menggelar aksi penyampaian pendapat dan penandatanganan petisi di Kantor Pusat PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) di Gedung Cyber 1, Jalan Kuningan Barat Raya Nomor 8, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Rencana aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 17 September 2026. Sebelum aksi digelar, BAKORNAS LEPPAMI PB HMI telah mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan pemberitahuan terkait rencana kegiatan tersebut.
Koordinator Wilayah Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI yang juga Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tonicko Anggara, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kelembagaan dalam mengawal aspirasi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Aksi ini kami laksanakan sebagai bentuk nyata kehadiran dan kepedulian BAKORNAS LEPPAMI PB HMI secara kelembagaan dalam mengawal aspirasi masyarakat Aceh, terkhususnya di Kabupaten Aceh Barat,” ujar Tonicko yang juga Putra Aceh Barat, melalui telpon selularnya, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, aksi tersebut tidak semata-mata untuk menyampaikan kritik, tetapi diarahkan pada upaya meminta penjelasan dan penyelesaian konkret terhadap sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan.
“Orientasi pada aksi ini adalah penuntasan persoalan-persoalan secara konkret yang berkaitan langsung dengan PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB). Kami berharap perusahaan mau dan mampu mempertegas, memperjelas, serta menjawab persoalan-persoalan yang ada, terutama yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan, khususnya terkait aktivitas pengangkutan material batu bara menggunakan kendaraan angkutan perusahaan.
BAKORNAS LEPPAMI PB HMI mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) pengangkutan material, terutama menyangkut potensi material yang tumpah atau berceceran di jalan umum.
Mereka menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pembersihan material yang telah tercecer. Menurut mereka, perusahaan perlu memperkuat sistem pencegahan agar material tidak kembali tumpah dan mengganggu keselamatan maupun kenyamanan pengguna jalan.
Selain persoalan angkutan, massa aksi juga berencana menyoroti aspek keselamatan kerja dan rekam jejak insiden yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, termasuk kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan batu bara.
Namun, berbagai hal tersebut masih menjadi materi tuntutan dan permintaan klarifikasi kepada pihak perusahaan. BAKORNAS LEPPAMI PB HMI mendorong agar setiap persoalan keselamatan dapat dijelaskan berdasarkan data, SOP, serta langkah mitigasi yang diterapkan perusahaan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan keberadaan holding atau kantor perwakilan perusahaan dan kontribusi terhadap daerah operasional.
BAKORNAS LEPPAMI PB HMI mendorong agar perusahaan yang menjalankan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya di Aceh, khususnya Aceh Barat, memiliki keterlibatan kelembagaan dan kontribusi yang nyata di daerah operasional.
Mereka juga mempertanyakan dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kegiatan operasional kendaraan maupun alat berat perusahaan. Dugaan tersebut, kata mereka, perlu ditelusuri dan diklarifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan operasional, BAKORNAS LEPPAMI PB HMI turut membawa isu ketenagakerjaan. Mereka mendorong agar pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pekerja tidak langsung yang bekerja melalui perusahaan vendor maupun tenaga kerja lokal.
Menurut mereka, perlindungan sosial dan jaminan kesehatan semestinya menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Tonicko menegaskan, aksi yang dilakukan di Jakarta bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, menurut dia, aksi tersebut merupakan bagian dari kepedulian generasi muda terhadap terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif di Aceh.
“Kami tidak anti terhadap investasi. Justru ini adalah bentuk kepedulian generasi muda terhadap terciptanya kestabilan iklim investasi di Aceh dengan turun langsung mengawal penuntasan persoalan-persoalan agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan perusahaan di daerah semestinya diikuti dengan komunikasi yang baik dan sikap responsif terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Yang harus diantisipasi adalah investor atau korporasi yang merusak iklim investasi di Aceh dengan sikap yang tidak aspiratif, arogan, tidak humanis, dan tidak memiliki orientasi menjaga serta merawat kestabilan sosial masyarakat dan daerah yang menjadi wilayah operasinya,” kata Tonicko.
BAKORNAS LEPPAMI PB HMI berharap aksi tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga berbagai persoalan yang dipersoalkan dapat dijawab secara terbuka, terukur, dan berdasarkan data.
Mereka juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan harus diarahkan pada terciptanya hubungan yang konstruktif, perlindungan masyarakat, kepastian bagi pekerja, serta keberlangsungan investasi yang memberikan manfaat bagi daerah.
Hingga berita ini diturunkan media belum mendapatkan keterangan dari pihak PT. Agrabudi Jasa Bersama. Media akan membuka ruang sebagai hak jawab demi keberimbangan pemberitaan.
