Sudutpenanews.com | Aceh Barat — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh menyoroti kabar mengenai kekosongan sejumlah obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Informasi tersebut disebut-sebut bahkan membuat pihak rumah sakit harus meminjam obat dari rumah sakit lain.
Sorotan HMI tersebut muncul setelah beredar dokumen pengadaan yang mencantumkan anggaran belanja obat-obatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tahun anggaran 2026 senilai sekitar Rp9,43 miliar.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Meulaboh, Iqbal Syahputra, mengatakan besarnya anggaran tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada publik, khususnya terkait realisasi pengadaan dan ketersediaan obat bagi pasien.
“Kalau benar terjadi kekosongan obat, sementara tersedia anggaran pengadaan obat hingga Rp9,43 miliar, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat angka miliaran rupiah di dokumen, tetapi ketika membutuhkan pelayanan justru mendengar obat sedang kosong,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, HMI tidak bermaksud menuduh ataupun menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Namun, menurut Iqbal, adanya informasi mengenai kekosongan obat di tengah besarnya anggaran pengadaan merupakan persoalan yang perlu dijelaskan oleh pihak rumah sakit.
HMI Cabang Meulaboh meminta manajemen RSUD Cut Nyak Dhien dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengadaan obat selama tahun anggaran 2026.
Beberapa hal yang diminta untuk dijelaskan antara lain realisasi anggaran pengadaan obat sebesar Rp9,43 miliar, nilai anggaran yang telah direalisasikan dan yang masih tersisa, serta jenis obat dan BMHP yang sempat mengalami kekosongan.
Selain itu, HMI juga mempertanyakan penyebab kekosongan, frekuensi peminjaman obat dari rumah sakit lain, mekanisme pengadaan dan distribusi obat hingga ke pasien, serta kondisi ketersediaan obat saat ini.
“Jangan hanya menjelaskan bahwa anggaran tersedia. Publik ingin tahu apakah anggaran tersebut benar-benar berujung pada ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien,” kata Iqbal.
Ia menilai persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya anggaran, melainkan menyangkut efektivitas tata kelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
HMI Meulaboh juga meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, DPRK Aceh Barat dan pihak terkait lainnya ikut melakukan pengawasan terhadap tata kelola pengadaan obat di RSUD Cut Nyak Dhien.
Menurut Iqbal, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan hingga distribusi obat berjalan transparan dan sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit.
“Rp9,43 miliar bukan angka kecil. Itu uang publik. Maka pertanggungjawabannya juga harus jelas. Jangan sampai anggaran terlihat besar dalam dokumen, tetapi obat justru kosong di ruang pelayanan. Kalau semuanya sudah sesuai, buka datanya dan jelaskan kepada masyarakat. Kalau ada persoalan, segera benahi,” tegasnya.
RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan salah satu fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Aceh Barat. Karena itu, menurut HMI, ketersediaan obat dan BMHP menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan.
HMI berharap persoalan tersebut dapat segera mendapat penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan yang terpenting tidak berdampak terhadap pelayanan pasien.
Sementara itu ketika media meminta konfirmasi kepada pihak RSUD CND melalui Malikul Rusydi, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan melalui pesan WhatsAppnya Rabu (2/9/2026) belum mendapatkan respon hingga berita ini diturunkan.
