Sudutpenanews.com | Nagan Raya — Pemuda Beutong Ateuh, Ismik Salam, menyoroti proses pemulihan pascabencana di wilayah Beutong Ateuh yang dinilainya belum sepenuhnya tuntas. Di tengah masih adanya persoalan masyarakat, ia mempertanyakan proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menurutnya justru berjalan lancar.
Ismik Salam, yang merupakan demisioner IPELMASRA dan IPMB Banda Aceh, mengatakan sejumlah persoalan pascabencana masih dirasakan masyarakat, khususnya terkait sektor pertanian, hunian, dan ekonomi.
Menurutnya, masih terdapat sawah masyarakat yang belum direhabilitasi. Selain itu, sejumlah hunian sementara (huntara) juga dinilai belum layak ditempati.
Kondisi tersebut, kata Ismik, berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat Beutong Ateuh yang sebagian besar menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
“Pemulihan pascabencana di Beutong Ateuh sampai hari ini belum 100 persen selesai. Masih banyak sawah masyarakat yang belum direhabilitasi dan masih banyak huntara yang tidak layak ditempati. Lalu kami mempertanyakan, kapan sebenarnya pemulihan masyarakat Beutong Ateuh ini akan selesai?” ujar Ismik Salam, Sabtu (22/8/2026).
Ismik menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum membahas atau menjalankan aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan kecepatan antara proses pemulihan pascabencana dengan proses perizinan pertambangan.
“Pasca bencana belum 100 persen selesai di Beutong Ateuh, akan tetapi IUP berjalan sangat mulus,” tegasnya.
Ismik menyebut pihaknya telah beberapa kali menyampaikan kepada media mengenai persoalan pertambangan serta rencana perusahaan asing yang berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam di kawasan Beutong Ateuh.
Ia menegaskan sikap penolakan terhadap seluruh bentuk aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Kami sangat jelas dan lantang menolak segala bentuk pertambangan di Beutong Ateuh. Sampai akhir hayat pun kami tetap menolak segala bentuk pertambangan di Beutong Ateuh,” katanya.
Ismik berharap pemerintah memprioritaskan penyelesaian pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi lahan pertanian, penyediaan hunian yang layak, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Beutong Ateuh.
