Sudutpenanews.com | Aceh – Dua puluh satu tahun setelah perdamaian Aceh, persoalan kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas. Di tengah kondisi tersebut, kucuran anggaran Rp17,25 miliar untuk pengadaan 25 unit mobil operasional Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi perhatian publik.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026,Sabtu (22/8/2026), Sekretariat BRA menganggarkan Rp17.250.000.000 untuk pengadaan 25 unit kendaraan operasional penghubung BRA di kabupaten/kota. Jika dibagi rata, nilai pagu tersebut setara sekitar Rp690 juta per unit.
Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda empat dengan spesifikasi double gardan. Metode pemilihannya menggunakan E-Purchasing dan sumber dananya berasal dari APBA Tahun 2026.
Besarnya anggaran tersebut patut dilihat dalam konteks perjalanan panjang perdamaian Aceh. Setelah 21 tahun perdamaian, masih terdapat eks kombatan dan korban konflik yang dinilai belum sepenuhnya merasakan manfaat program reintegrasi dan bantuan yang menjadi bagian penting dari amanat perdamaian.
Karena itu, muncul pertanyaan publik, apakah prioritas anggaran untuk lembaga yang memiliki mandat reintegrasi sudah benar-benar berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran utama proses perdamaian?.
Pengadaan kendaraan operasional tentu dapat memiliki alasan dan kebutuhan tersendiri dalam mendukung tugas BRA. Namun, ketika angkanya mencapai Rp17,25 miliar, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.
Publik layak mengetahui secara terbuka alasan kebutuhan 25 unit kendaraan, spesifikasi dan harga masing-masing kendaraan, siapa penyedianya, serta bagaimana kendaraan tersebut nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan dan program reintegrasi di kabupaten/kota.
Sebab, semangat perdamaian bukan hanya tentang berakhirnya konflik. Perdamaian juga harus terasa dalam bentuk kesejahteraan, keadilan dan perhatian nyata kepada mereka yang menjadi bagian dari sejarah panjang konflik Aceh.
Di tengah masih adanya eks kombatan dan korban konflik yang membutuhkan perhatian, penggunaan anggaran puluhan miliar untuk sarana operasional BRA wajar menjadi bahan evaluasi dan pertanyaan publik.
Pertanyaannya sederhana, setelah 21 tahun damai, sudah sejauh mana anggaran reintegrasi benar-benar menyentuh mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama perdamaian Aceh?.
