Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, menyampaikan kekhawatiran terkait rencana penyesuaian penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau BPJS yang berpotensi berdampak pada 10.158 jiwa di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Yani dalam rapat paripurna DPRK Aceh Barat, menyikapi kriteria terbaru dalam penetapan penerima bantuan yang dinilai meresahkan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah indikator yang digunakan dalam penentuan status kesejahteraan dinilai kurang tepat dan berpotensi mengeluarkan masyarakat rentan dari daftar penerima bantuan.
“Beberapa kriteria yang diterapkan saat ini cukup merisaukan. Misalnya, ada anggota keluarga yang terindikasi bermain judi online langsung dikategorikan sebagai keluarga mampu. Begitu juga dengan kepemilikan akses finansial seperti kredit bank, itu langsung dimasukkan ke dalam kategori desil 6 hingga 10,” ujar Ahmad Yani, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menggeser masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan menjadi tidak lagi terdaftar sebagai penerima PBI.
Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya validitas data pada kelompok desil 1 hingga 5 yang menjadi prioritas penerima bantuan. Ia meminta agar dilakukan verifikasi dan validasi ulang secara menyeluruh.
“Kami menyarankan agar segera dilakukan pertemuan khusus dengan menghadirkan pihak BPJS dan BPS, sehingga proses verifikasi data benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahan pendataan yang dapat berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Ini bisa memicu persoalan serius, apalagi kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026,” lanjutnya.
Ahmad Yani berharap, persoalan ini dapat segera menjadi prioritas pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan kebijakan berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat kecil.
