Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Ramli.,SE, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penumpukan kayu gelondongan di Gampong Baro Paya, Kecamatan Panton Reu, Kamis (18/12/2025).
Kata Ramli, dirinya turun langsung ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pengeluaran kayu pasca bencana. Di lokasi tersebut, ditemukan puluhan batang kayu gelondongan dengan panjang sekitar 5 hingga 6 meter. Kayu-kayu itu tersusun rapi dalam beberapa tumpukan dan masing-masing ditempeli stiker berwarna kuning berisi barcode serta kode bertuliskan PHAT Burhanuddin II. Lokasi ini diketahui merupakan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) antara sebelum diangkut ke tujuan selanjutnya.
Ramli menegaskan, sidak ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan warga yang mencurigai adanya penumpukan kayu di wilayah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung, laporan masyarakat itu terbukti benar.
“Kayu ini masih ditumpuk di Gampong Baro Paya. Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Dalam kondisi masyarakat sedang tertimpa musibah, seharusnya ada penghentian sementara aktivitas seperti ini,” tegas Ramli melalui sambungan telepon, Kamis (18/12/2025).
Ia menyebutkan, Aceh Barat baru saja dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak luas, termasuk rusaknya lahan pertanian warga akibat tertimbun material tanah dan lumpur. Kondisi tersebut, kata Ramli, semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas di kawasan hutan.
“Dalam satu tumpukan saja ada sekitar 20 batang kayu, dan di sini ada empat tumpukan. Pertanyaannya, apakah di dalam kawasan hutan masih ada kayu lain yang belum keluar? Itu yang harus ditelusuri,” ujarnya.
Ramli secara tegas meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyisiran di seluruh kawasan hutan Aceh Barat guna mencegah terjadinya pembalakan maupun pengeluaran kayu oleh pihak-pihak tertentu, khususnya di tengah situasi darurat bencana.
Menurutnya, pengawasan ketat mutlak diperlukan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi pasca bencana untuk meraup keuntungan, sementara masyarakat sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka.
“Negara harus hadir. Jangan sampai bencana justru dijadikan celah untuk menguras sumber daya alam tanpa kontrol,” pungkas Ramli.
