Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Direktur PT. Magellanic Garuda Kencana (MGK), Tgk. H. Miswar Ridhaudinsyah, menyoroti polemik yang melibatkan Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) terkait dugaan tidak adanya Rencana Kerja dan Biaya (RKB) selama tiga tahun terakhir.
Menurut Miswar, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius dan bisa masuk dalam ranah pidana. Ia menilai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten seharusnya tidak berdiam diri, melainkan hadir memberikan jalan keluar agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.
“KPPA itu korban. Kalau tiga tahun tidak ada RKB, itu pidana besar. Pemerintah seharusnya memanggil semua pihak dan membantu melengkapi izin, bukan membiarkan,” tegas Miswar, Rabu (17/9/2025).
Miswar menambahkan, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan agar KPPA maupun pelaku usaha pertambangan tidak terjerat masalah hukum akibat kelalaian administratif.
Menurutnya, solusi yang bersifat konstruktif jauh lebih bermanfaat dibanding sekadar membiarkan persoalan menggantung tanpa kepastian.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara pribadi dirinya pernah membantu KPPA dengan membantu mediasi dan sosialisasi persoalan internal mereka untuk mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi tersebut.
“Saya dulu sudah ikut membantu secara pribadi dalam bentuk mediasi dan sosialisasi persoalan internal mereka. Tapi tanpa kehadiran pemerintah, masalah mendasar tidak akan terselesaikan,” ujarnya.
Miswar berharap pemerintah kabupaten hingga provinsi bisa duduk bersama dengan pihak koperasi, perusahaan, serta masyarakat guna mencari formula terbaik agar investasi tetap berjalan, masyarakat memperoleh manfaat, sekaligus kepastian hukum dapat terjaga.
