Sudutpenanews.com: Aceh Barat – Salah satu perwakilan nelayan Aceh Barat, Deni, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan B. Ucok dari Lembaga Panglima Laot. Ia menilai lembaga tersebut selama ini hanya berfungsi secara seremonial dan tidak hadir secara konkret dalam menangani persoalan yang dialami para nelayan di lapangan.
“Kalau soal identitas saya sebagai nelayan dipertanyakan, silakan tanya langsung ke pemilik KM Merpati. Saya pernah mengarungi Samudra Hindia selama tiga tahun semasa lajang. Saya tahu betul kondisi nelayan. Ini bukan soal narasi, tapi fakta di lapangan,” ujar Deni kepada wartawan, Kamis (1/8/2025).
Deni yang juga pengurus organisasi nelayan ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons lembaga Panglima Laot dalam berbagai peristiwa darurat. Ia mencontohkan insiden tenggelamnya KM Raihan pada tahun 2020 di perairan sejauh 580 mil dari daratan yang menurutnya tidak ditanggapi secara sigap oleh lembaga tersebut.
“Setelah kapal karam, armada dibiarkan begitu saja. Tidak ada evakuasi atau bantuan penyelamatan dari pihak Panglima Laot. Awak kapal diselamatkan oleh sesama nelayan, bukan oleh lembaga resmi,” tegasnya.
Ia juga mengisahkan peristiwa lain saat armada kandas di muara alternatif yang berbatasan dengan tiga desa. Dalam kejadian itu, kata Deni, bantuan datang dari pedagang ikan di TPI Panggong dan nelayan lokal yang secara sukarela menarik kapal menggunakan tali, tanpa campur tangan Panglima Laot.
Deni menuturkan bahwa rumahnya hanya berjarak 60 meter dari muara dan ia selalu mengikuti langsung setiap kejadian yang menimpa nelayan di kawasan tersebut. “Saya tahu persis jika ada musibah, dan selama ini tidak pernah melihat kehadiran aktif dari Panglima Laot dalam memberikan pertolongan. Jangan giring opini yang tidak sesuai fakta,” katanya.
Sebagai Tuha Peut Desa Panggong, Deni menyebut kepeduliannya terhadap nasib nelayan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap konstituen yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.
“Saya bicara berdasarkan realita. Kita bukan bicara posisi atau narasi politik, tapi fakta. Jika ada musibah nelayan, saya pasti tahu. Dan selama ini perhatian dan bantuan justru lebih banyak dari masyarakat sesama nelayan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni menyatakan bahwa upaya advokasi yang dilakukan oleh dirinya bersama organisasi nelayan tidak bergantung pada izin dari lembaga Panglima Laot.
“Ini merupakan inisiatif saya dan kawan-kawan nelayan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam konteks adat istiadat,” pungkasnya.
