Bongkar Dugaan Penyimpangan Minyak Subsidi Nelayan, DKP dan Panglima Laot Disorot

Sudutpenanews.com: Aceh Barat – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Aceh Barat. Deni, perwakilan nelayan setempat, menyampaikan adanya ketidaksesuaian dalam realisasi penyaluran jatah minyak subsidi untuk kapal armada berukuran di atas 12 Gross Ton (GT).

 

Menurut Deni, kapal dengan kategori tersebut seharusnya mendapatkan rekomendasi pengambilan BBM subsidi sebanyak tiga kali dalam sebulan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nelayan kerap kali hanya bisa melakukan satu atau dua kali pengambilan, sementara jatah ketiga tidak dapat direalisasikan dengan alasan ketersediaan stok yang telah habis.

 

“Jika nelayan hanya mengambil dua kali, ke mana jatah ketiganya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami di lapangan,” ujarnya kepada wartawan.

 

Deni juga menyoroti peran lembaga adat laut, Panglima Laot, yang menurutnya belum menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan ini. Ia menilai semestinya Panglima Laot dapat berdiri bersama nelayan dalam mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi.

 

“Lembaga adat laut punya posisi penting dalam struktur sosial nelayan. Diamnya mereka dalam isu ini tentu memunculkan pertanyaan,” ucapnya.

 

Tak hanya itu, Deni juga mengungkap keprihatinannya terhadap minimnya dukungan administratif dan teknis yang diterima oleh armada 12 GT ke atas, khususnya dalam hal kelayakan operasi dan perizinan. Ia berharap ada kolaborasi yang lebih baik antara Panglima Laot, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat, serta organisasi nelayan lainnya dalam menyusun solusi yang konkret.

 

“Selama ini, kami yang tergabung dalam organisasi nelayan mencoba menjembatani persoalan-persoalan ini, tapi respons dari pihak terkait masih sangat minim,” tambahnya.

 

Sebagai tindak lanjut, Deni mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi di daerah, termasuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi distribusi.

 

“Ini menyangkut keberlangsungan hidup nelayan Aceh Barat. Kami berharap ada langkah nyata, bukan hanya pembahasan di atas meja,” tutupnya.

banner 728x250

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *