Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk mendorong hilirisasi produk perikanan pada Tahun Anggaran 2026. Tiga paket pengadaan barang disiapkan dengan metode pengadaan langsung, menyasar penguatan produksi olahan berbasis ikan.
Berdasarkan data di laman SiRUP pada Selasa (2/6/2026), program ini difokuskan pada pengembangan produk nugget ikan dan kerupuk ikan sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai tambah sektor perikanan daerah.
Paket pertama, berkode RUP 65978411, dialokasikan untuk penyediaan bahan baku produksi nugget ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp14,7 juta. Paket ini ditujukan untuk mendukung proses hilirisasi dari sisi ketersediaan bahan utama produksi.
Sementara itu, paket kedua dengan kode RUP 65978596 difokuskan pada pengadaan peralatan produksi nugget ikan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp50,2 juta. Penyediaan alat produksi ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengolahan hasil perikanan.
Adapun paket ketiga, dengan kode RUP 65978886, memiliki nilai anggaran paling besar yakni Rp199,9 juta. Paket ini diperuntukkan bagi kegiatan hilirisasi produk perikanan berupa pembuatan kerupuk ikan, yang selama ini menjadi salah satu komoditas olahan potensial di Aceh Barat.
Seluruh paket bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026, dengan pelaksanaan pemilihan penyedia dijadwalkan pada Juni 2026. Kontrak pekerjaan direncanakan berlangsung mulai Juli hingga Agustus 2026, dengan pemanfaatan hasil kegiatan pada Agustus 2026.
Menariknya, seluruh paket ini ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan mengutamakan produk dalam negeri. Namun demikian, aspek pengadaan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan belum menjadi prioritas dalam ketiga paket tersebut. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kesejahteraan pelaku usaha masih menjadi perhatian publik.
Dengan nilai total anggaran mencapai lebih dari Rp264 juta, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan diharapkan menjadi kunci agar program hilirisasi ini tidak sekadar menjadi proyek rutin, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Barat.
