Sudutpenanews.com | Aceh Barat : Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) menilai pernyataan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang mengaku siap menggunakan uang pribadi untuk membayar biaya berobat warga miskin akibat persoalan desil, lebih menyerupai panggung pencitraan politik dibanding solusi pemerintahan yang serius.
Ketua LANA, Teuku Laksamana, mengatakan bahwa seorang kepala daerah seharusnya bekerja membangun sistem pelayanan publik yang sehat, bukan tampil sebagai “penyelamat dadakan” setelah tata kelola pemerintahannya menuai persoalan.
“Kalau sejak awal data masyarakat miskin dibenahi dengan benar, rakyat tidak perlu menunggu belas kasihan bupati untuk bisa berobat. Ini bukan soal kemurahan hati pejabat, tetapi soal kegagalan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya,” kata Teuku Laksamana, Kamis (7/5/2026) dalam keterangan tertulis.
Menurut LANA, pernyataan siap memakai uang pribadi justru memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gagal memastikan sistem perlindungan sosial berjalan normal. Alih-alih menyelesaikan akar masalah administrasi, pemerintah malah sibuk membangun narasi populis yang terdengar heroik di media.
“Rakyat butuh kepastian layanan kesehatan, bukan sandiwara politik yang dimainkan setiap kali muncul masalah,” ujarnya.
LANA menilai persoalan salah desil bukan masalah kecil, melainkan cermin lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola data kemiskinan dan layanan publik. Kesalahan data yang menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses layanan kesehatan menunjukkan buruknya koordinasi birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Tarmizi.
“Setiap ada masalah, solusinya selalu dibungkus dengan drama personal. Seolah-olah daerah ini harus diselamatkan oleh uang pribadi pejabat. Padahal yang gagal bekerja adalah sistem pemerintahan yang dipimpin mereka sendiri,” katanya.
LANA juga mempertanyakan mengapa persoalan warga miskin yang tidak tercover baru direspons setelah menjadi sorotan publik dan media. Menurut mereka, kondisi itu memperlihatkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap persoalan masyarakat kecil.
“Kalau tidak viral, apakah rakyat miskin ini tetap diperhatikan? Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini,” ujar Teuku Laksamana.
Ia menambahkan, gaya kepemimpinan yang terlalu mengandalkan pencitraan emosional berpotensi menyesatkan masyarakat karena menutupi persoalan utama, yakni buruknya tata kelola pemerintahan daerah.
“Jangan sampai rakyat dibuat terharu dengan narasi uang pribadi, sementara akar kegagalan administrasi dan lemahnya pengawasan birokrasi sengaja ditutupi,” katanya
