Videotron: Antara Manfaat Informasi Publik dan Mudharat Pemborosan Anggaran

Sudutpenanews.com | Aceh : Di era pemerintahan modern, segala sesuatu seolah harus terlihat canggih. Gedung dipercantik, baliho dipasang, layar digital dibangun, dan videotron berdiri megah di sejumlah titik strategis. Semuanya seakan menjadi simbol bahwa pemerintah sedang bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Tidak ada yang salah dengan kemajuan teknologi. Bahkan, penggunaan videotron sebagai media informasi publik patut diapresiasi apabila benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Melalui layar digital tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasi pelayanan publik, peringatan bencana, promosi wisata, kegiatan ekonomi masyarakat, hingga berbagai program pembangunan.

Namun, persoalan mulai menarik untuk dipertanyakan ketika fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara justru lebih menonjolkan sisi kemegahan daripada manfaatnya.

Sebab, membangun videotron tentu jauh lebih mudah daripada membangun kepercayaan masyarakat. Membeli layar digital mungkin hanya membutuhkan proses pengadaan, tetapi memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan membutuhkan keseriusan, keberpihakan, dan kerja nyata.

Pertanyaannya sederhana, videotron itu sebenarnya dibangun untuk kepentingan siapa?.

Apakah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, atau sekadar memperindah wajah kota agar terlihat modern ketika dilintasi pejabat dan tamu dari luar daerah?.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk memikirkan bagaimana sebuah kota terlihat bagus dari kejauhan, tetapi lupa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang hidup di dalamya.

Videotron memiliki dua sisi. Di satu sisi, fasilitas ini bisa menjadi sarana komunikasi yang efektif. Di sisi lain, apabila tidak dikelola secara maksimal, keberadaannya berpotensi menjadi beban anggaran yang terus mengalir setiap tahun.

Pengadaan perangkat hanyalah awal. Setelah itu ada biaya listrik, jaringan internet, pemeliharaan, perbaikan kerusakan, pengelolaan konten, hingga kemungkinan penggantian komponen.

Artinya, uang negara tidak hanya keluar ketika videotron dibeli, tetapi juga ketika fasilitas tersebut mulai dioperasikan.

Lantas, apakah seluruh biaya itu sudah diperhitungkan secara matang?.

Apakah ada kajian kebutuhan sebelum pengadaan dilakukan? Apakah lokasi pemasangan benar-benar strategis dan mudah diakses masyarakat? Apakah kontennya diperbarui secara berkala? Dan yang paling penting, apakah ada evaluasi untuk mengukur manfaatnya?.

Jangan sampai setelah diresmikan, videotron hanya menjadi benda elektronik berukuran besar yang sesekali menampilkan ucapan selamat, dokumentasi kegiatan pejabat, dan pesan-pesan seremonial.

Kalau hanya untuk menampilkan ucapan selamat dan foto kegiatan, rasanya pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengikuti perkembangan teknologi. Baliho pun masih sanggup melakukan pekerjaan yang sama, bahkan mungkin dengan biaya operasional yang lebih sederhana.

Tentu ini sindiran, tetapi bukan tanpa alasan untuk dipertanyakan.

Di tengah masyarakat, masih banyak kebutuhan yang menunggu perhatian pemerintah. Infrastruktur jalan, drainase, fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi, hingga persoalan ekonomi masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan slogan pembangunan.

Ada masyarakat yang setiap hari harus melewati jalan berlubang. Ada warga yang menunggu perbaikan rumah tidak layak huni. Ada pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pemasaran. Ada pula masyarakat yang berharap pelayanan publik semakin mudah dan cepat.

Dalam situasi seperti itu, wajar apabila publik mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran.

Bukan berarti videotron tidak penting. Namun, setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki alasan yang jelas, urgensi yang terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai pemerintah begitu bersemangat membangun fasilitas yang bisa dilihat banyak orang, sementara fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat justru harus menunggu giliran dalam daftar perencanaan.

Sebab, masyarakat tidak hidup dari tampilan layar digital. Mereka membutuhkan jalan yang layak dilalui, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, pendidikan yang berkualitas, lapangan pekerjaan, serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari.

Pembangunan bukan soal seberapa banyak proyek yang bisa dipamerkan, melainkan seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah isi tayangan videotron.

Sebagai fasilitas informasi publik, layar tersebut semestinya memberikan ruang yang luas bagi informasi yang bermanfaat. Misalnya, informasi bantuan sosial, jadwal pelayanan pemerintah, informasi lowongan kerja, promosi produk UMKM, agenda kebudayaan, potensi wisata, hingga peringatan dini bencana.

Namun, apabila tayangan lebih banyak didominasi dokumentasi kegiatan pejabat, ucapan seremonial, dan publikasi keberhasilan pemerintah, maka perlu ada evaluasi terhadap orientasi penggunaannya.

Pemerintah memang berhak menyampaikan capaian pembangunan kepada masyarakat. Transparansi program dan kegiatan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

Tetapi, jangan sampai fasilitas yang dibeli menggunakan uang rakyat justru lebih sering menjadi panggung untuk memperlihatkan siapa yang sedang bekerja, bukan menjadi sarana untuk menjelaskan apa yang benar-benar sudah dirasakan rakyat.

Pejabat datang, kamera merekam, layar menyala, foto dipublikasikan. Semuanya terlihat begitu tertata. Tetapi setelah kegiatan selesai, masyarakat tetap kembali pada persoalan yang sama.

Jangan sampai yang paling sering diperbarui justru foto pejabatnya, sementara informasi yang dibutuhkan masyarakat malah jarang diperbarui.

Kalau begitu, fungsi videotron perlu ditinjau kembali. Apakah sebagai media pelayanan publik atau sekadar televisi raksasa yang menayangkan aktivitas pemerintahan?.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, setiap rupiah dalam pengadaan fasilitas pemerintah bersumber dari keuangan negara atau daerah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, masyarakat berhak mengetahui nilai pengadaan videotron, sumber anggaran, proses pemilihan penyedia, spesifikasi perangkat, biaya operasional, kontrak pemeliharaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Transparansi bukan berarti pemerintah sedang dicurigai. Justru keterbukaan merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Apalagi apabila fasilitas tersebut dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Publik tentu ingin mengetahui apakah harga pengadaannya wajar, kualitas perangkat sesuai spesifikasi, dan hasil pekerjaan benar-benar memenuhi ketentuan.

Jangan alergi terhadap pertanyaan masyarakat. Pemerintah bukan perusahaan pribadi yang bebas menentukan penggunaan uang tanpa perlu menjelaskan hasilnya.

Dalam sistem pemerintahan yang terbuka, kritik bukan ancaman. Pertanyaan bukan permusuhan. Dan masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti tidak mendukung pembangunan.

Justru masyarakat sedang menjalankan haknya sebagai pemilik kedaulatan.

Pada akhirnya, videotron bisa menjadi fasilitas yang bermanfaat apabila dikelola dengan benar. Namun, teknologi tidak pernah bisa menggantikan kebijakan yang tepat sasaran.

Pemerintah boleh membangun kota dengan berbagai perangkat modern. Pemerintah boleh menghadirkan fasilitas digital untuk memperkuat pelayanan publik. Tetapi, semuanya harus berjalan seiring dengan penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat.

Sebab, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa terang layar yang dipasang di tengah kota, seberapa besar baliho yang berdiri di pinggir jalan, atau seberapa sering dokumentasi kegiatan pejabat ditayangkan.

Keberhasilan seharusnya terlihat dari jalan yang semakin baik, pelayanan yang semakin mudah, masyarakat yang semakin sejahtera, serta persoalan publik yang semakin berkurang.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi gambar pembangunan melalui layar besar, sementara pembangunan yang sesungguhnya masih mereka tunggu.

Kalau videotron bisa menyala selama berjam-jam, semestinya kepedulian terhadap kebutuhan rakyat juga tidak boleh hanya menyala ketika ada kegiatan seremonial.

Kalau layar digital mampu menampilkan gambar dengan resolusi tinggi, pemerintah juga harus mampu melihat persoalan masyarakat dengan kepekaan yang tinggi.

Dan kalau anggaran mampu menyediakan layar yang begitu besar, semestinya pemerintah juga memiliki keberanian untuk membuka secara terang-terangan berapa biaya yang dikeluarkan dan apa manfaat yang diperoleh.

Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai membuat sesuatu terlihat terang. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu menerangi persoalan kehidupan mereka.

Videotron boleh menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi jangan sampai menjadi simbol mahalnya sebuah pencitraan. Sebab, layar bisa dibeli dengan uang rakyat, tetapi kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan sebuah layar.