Aceh | Sudutpenanews.com : Sejumlah kepala daerah di Provinsi Aceh mempertanyakan kinerja kemampuan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menyalurkan pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih lantaran kerap mengalami kendala dalam memberikan layanan perbankan di Aceh.
Melansir dari portal theacehpost.com, Sebelumnya, pemerintah resmi mengucurkan anggaran sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT BSI Tbk. Penempatan dana anggaran pemerintah ini sebagiannya akan dialokasikan untuk pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP).
“Kita mesti jujur, kalau hanya ada satu bank yang melayani, ini tidak mampu,” kata Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Operasional Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gubernur Aceh dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan serta Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Kamis (18/9/2025).
Ia menyampaikan keluhan pelayanan BSI seringkali macet sehingga mengganggu perekonomian di Aceh. Oleh karenanya, Tagore meminta agar bank konvensional dapat kembali beroperasi di Aceh untuk memudahkan penyaluran dana dari perbankan.
“Bank konvensional tidak apa-apa masuk lagi, karena semakin banyak bank yang melayani semakin cepat kita dapat mewujudkan target mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya juga mempertanyakan kesanggupan BSI untuk menyalurkan dana pinjaman ke KDMP. Menurutnya, Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah juga perlu dilibatkan dalam penyaluran pinjaman tersebut.
Bank syariah di Aceh cuma ada dua dan karena beberapa kali ada kendala banyak diragukan BSI. Tapi kami yakin BSI hadir untuk memaksimalkan pelayanan di Aceh,” katanya.
Sementara itu Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry juga menyampaikan hal yang serupa. Ia mempertanyakan kemampuan BSI dan berharap bank daerah dilibatkan untuk memudahkan penyaluran dana ke KopDes Merah Putih.
Selain itu, pihaknya juga mendukung terwujudnya operasional KDMP di Aceh untuk mendorong perekonomian masyarakat desa.
“Kami dukung KDMP tapi perlu sosialisasi khususnya kepada pengurus-pengurus KDMP,” pungkasnya.
Adapun pemerintah mengucurkan dana senilai Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, lalu BTN sebesar Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Sumber : Theacehpost.com
