Sudutpenanews.com: Aceh Barat– Deni Irsandi, salah satu perwakilan nelayan Aceh Barat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya perhatian dari instansi terkait terhadap insiden tenggelamnya armada nelayan akibat kedangkalan muara. Ia menyebut, persoalan ini sudah berlangsung lama namun belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang.
“Masalah ini sudah saya sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRK, namun tetap tidak ada tindak lanjut. Hanya sebatas pembahasan di atas meja tanpa ada eksekusi di lapangan,” ujar Deni, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta lembaga adat Panglima Laot belum menunjukkan kepedulian terhadap kondisi para nelayan yang terdampak.
“Ini contoh nyata. Saya bicara dengan hati yang paling dalam, tanpa ada kepentingan pribadi. Ketika ada musibah seperti ini, tidak ada pertolongan sama sekali. Bahkan jika ada pernyataan dari Panglima Laot yang mengaku telah membantu, saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya.
Deni menambahkan, akibat dangkalnya muara, beberapa kapal mengalami kerusakan serius. Banyak yang membutuhkan perbaikan besar, seperti penggantian mesin dan papan kapal yang rusak akibat terendam air. Ia mengaku, insiden seperti ini sering terjadi karena lokasi rumahnya hanya berjarak sekitar 60 meter dari tempat kejadian.
“Bahkan sudah ada sekitar 7 hingga 9 armada yang tenggelam, tapi tetap tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun Panglima Laot,” imbuhnya.
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat hanya menyampaikan harapan melalui pesan singkat, “Semoga cepat selesai,” dan menyatakan bahwa pihaknya sedang menuju lokasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, kehadiran perwakilan DKP belum terlihat di lokasi kejadian.
Para nelayan berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi muara dan memberikan bantuan nyata, bukan sekadar janji dan pernyataan di atas kertas.
