Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Ketua Organisasi Jaringan Nanggroe Koalisi Revolusi Aceh (JANGKAR), Deni Irsandi, mengapresiasi program pemberdayaan nelayan dan UMKM pesisir yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Menurut Deni, selama ini kondisi masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di wilayah pesisir masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait minimnya perhatian dan kontribusi dari sejumlah perusahaan tambang maupun vendor yang beroperasi di daerah tersebut.
“Selama ini aspirasi masyarakat nelayan dan UMKM pesisir cukup memprihatinkan. Beberapa perusahaan tambang dan vendor yang bergerak di kawasan ini belum sepenuhnya menunaikan tanggung jawab sosialnya sebagai bentuk kompensasi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata Deni, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah yang dihadapi pemerintah saat ini memang menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, menurutnya, kondisi tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menghadirkan solusi yang berpihak kepada rakyat.
Deni mengatakan, langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mulai menyentuh berbagai sektor hingga ke tingkat akar rumput patut diapresiasi. Salah satunya melalui program pemberdayaan nelayan yang direalisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Program nelayan yang direalisasikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab tantangan yang ada di tengah keterbatasan anggaran daerah. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sebagai Ketua JANGKAR, Deni menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat atas langkah-langkah yang dinilainya mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat nelayan.
Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga terus menghadirkan program yang mampu meningkatkan kualitas sektor pertanian dan kesejahteraan para buruh.
“Pemerintah daerah juga perlu lebih progresif dalam menghadirkan solusi untuk sektor pertanian dan buruh. Kedua sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” katanya.
Deni menambahkan, penguatan sektor nelayan, pertanian, UMKM, dan buruh harus berjalan secara beriringan guna membangun kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat integritas pembangunan Aceh Barat di masa mendatang.
