Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Persoalan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar bagi petani kembali menjadi sorotan. Anggota DPRK Aceh Barat, Fajar Ziyadi, meminta pemerintah segera menghadirkan solusi konkret, termasuk skema kuota khusus bagi petani seperti yang telah diterapkan pada sektor perikanan.
Menurut Fajar, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada operasional alat pertanian seperti hand tractor, tetapi juga berpotensi mengganggu target peningkatan produksi padi di daerah tersebut.
“Petani kita saat ini menghadapi kendala serius. Untuk mengolah lahan saja mereka kesulitan mendapatkan solar. Ini tentu akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian,” ujar Fajar, Sabtu (30/5/2026).
Ia menilai, sudah saatnya pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, dan Pertamina duduk bersama merumuskan kebijakan distribusi BBM yang berpihak pada petani. Salah satu solusi yang didorong adalah pemberian kuota biosolar khusus yang dapat diakses melalui rekomendasi dinas terkait.
“Nelayan sudah lebih dulu mendapatkan kemudahan dengan adanya kuota BBM subsidi. Petani juga harus diperlakukan sama, karena mereka adalah penopang ketahanan pangan,” tegasnya.
Fajar juga menyoroti belum adanya mekanisme resmi dari pemerintah daerah untuk menjamin distribusi solar subsidi bagi sektor pertanian. Hingga saat ini, petani masih bergantung pada sistem umum yang tidak memberikan prioritas khusus.
Ia menilai Dinas Pertanian perlu segera mengambil langkah dengan mengeluarkan rekomendasi atau surat keterangan bagi petani sebagai dasar memperoleh BBM subsidi.
“Harus ada regulasi yang jelas. Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi BBM,” ujarnya.
Fajar mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada target peningkatan produksi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar petani terpenuhi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada dukungan nyata di lapangan.
“Petani tidak butuh janji, mereka butuh solusi. Mulai dari ketersediaan BBM hingga perbaikan irigasi harus menjadi prioritas,” tutupnya.
Dengan kondisi yang ada, DPRK Aceh Barat berharap adanya kebijakan afirmatif berupa kuota khusus biosolar bagi petani dapat segera direalisasikan, sehingga aktivitas pertanian kembali berjalan optimal dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
