Aceh | Sudutpenanews.com : Aceh pascaperdamaian telah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh diberi keistimewaan dan kewenangan khusus untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keistimewaan ini sekaligus menjadi amanah besar bagi para pemimpin Aceh, termasuk Gubernur Aceh saat ini.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Ketua Umum Jaringan Aneuk Nanggroe (JANGKAR), Deni Irsandi, yang menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Aceh, patut ditempatkan sebagai kritik publik dalam negara demokrasi. Kritik tersebut muncul akibat kekhawatiran terhadap minimnya respons pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai dinamika sosial, khususnya tindakan provokatif oknum tertentu yang mengibarkan simbol-simbol sensitif di sejumlah wilayah Aceh dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Deni Irsandi menegaskan bahwa Gubernur Aceh bukan lagi berada dalam posisi simbolik masa lalu, melainkan merupakan pelayan publik yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, latar belakang kepemimpinan yang berasal dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seharusnya menjadi modal sosial untuk meredam ketegangan, bukan justru membiarkan situasi berkembang tanpa kejelasan sikap.
Aceh selama ini dikenal sebagai daerah yang berhasil menjaga perdamaian dalam bingkai NKRI. Stabilitas tersebut menjadi syarat utama agar pembangunan berjalan optimal, bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan maksimal, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak terganggu. Ketika muncul tindakan-tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu rasa aman, pemerintah daerah dituntut hadir secara cepat, tegas, dan menenangkan.
Lebih jauh, Deni Irsandi juga menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana Otsus merupakan instrumen strategis yang diberikan negara sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah Aceh dan untuk mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam menangani persoalan mendasar masyarakat, termasuk pemulihan pascabencana banjir, perbaikan infrastruktur rusak, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sebagaimana diatur dalam UUPA, Dana Otsus difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penguatan sosial dan budaya Aceh. Namun, tantangan yang masih kerap muncul adalah efektivitas pengelolaan dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pengawasan publik dan transparansi menjadi elemen penting agar dana besar tersebut benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran.
Opini dan kritik yang disampaikan oleh elemen masyarakat sipil, termasuk JANGKAR, hendaknya dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan sebagai upaya memecah belah. Justru, kritik yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab dapat menjadi cermin bagi pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Ke depan, masyarakat Aceh tentu berharap kepemimpinan daerah mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan secara merata. Langkah-langkah konkret, ketegasan dalam menjaga stabilitas, serta keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat akan menjadi tolok ukur penting bagi penilaian publik terhadap kepemimpinan Aceh, hari ini dan di masa mendatang.
Menjaga perdamaian Aceh adalah tanggung jawab bersama. Namun, memastikan arah kebijakan yang menenangkan, melindungi, dan menyejahterakan rakyat adalah mandat utama seorang pemimpin.
Penulis : Deni Irsandi Ketua Umum Jaringan Aneuk Nanggroe (JANGKAR).
