Aceh Barat | Sudutpenanews.com : Tsunami 26 Desember 2004 adalah tragedi kemanusiaan yang tak terbantahkan. Gelombang laut raksasa menyapu pesisir Aceh, merenggut ratusan ribu nyawa, dan meluluhlantakkan infrastruktur dalam waktu singkat. Bencana itu lahir dari pergerakan alam yang berada di luar kendali manusia. Negara, pemerintah daerah, bahkan dunia internasional kala itu sama-sama tidak siap.
Namun apa yang terjadi di Aceh pada 2025 adalah cerita yang berbeda. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh mulai dari kawasan pedalaman hingga pemukiman warga, tidak bisa semata-mata disebut sebagai bencana alam. Hujan deras hanyalah pemicu. Akar persoalannya jauh lebih dalam, kerusakan hutan yang dibiarkan, alih fungsi lahan tanpa kendali, pendangkalan sungai yang tak pernah ditangani serius, serta pembiaran terhadap eksploitasi alam yang mengorbankan keselamatan rakyat.
Negara Absen di Hulu, Rakyat Menanggung di Hilir
Air sungai yang meluap membawa kayu, lumpur, dan bebatuan adalah bukti telanjang bahwa hulu telah rusak parah. Hutan kehilangan fungsi serapan, sungai kehilangan ruang alir, dan masyarakat kehilangan rasa aman. Ironisnya, semua ini terjadi di daerah yang saban tahun dilanda banjir, seolah bencana telah menjadi rutinitas yang diterima sebagai nasib.
Di sinilah kegagalan negara terlihat nyata. Pengawasan lingkungan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kebijakan tata ruang sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketika alam memberi peringatan, yang terdampak justru warga kecil yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rawan.
Tsunami Mengajarkan, Banjir Menelanjangi Kelalaian
Tsunami 2004 seharusnya menjadi titik balik kesadaran Aceh terhadap mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. Dunia membantu Aceh bangkit, sistem peringatan dini dibangun, dan konsep pembangunan berkelanjutan digaungkan. Namun dua dekade kemudian, banjir bandang justru menelanjangi kenyataan pahit pelajaran itu tidak sepenuhnya dipraktikkan.
Jika tsunami adalah tragedi tak terelakkan, maka banjir bandang adalah tragedi yang dibiarkan terjadi.
Bencana hari ini bukan sekedar soal curah hujan ekstrem, tetapi tentang pilihan kebijakan, pembiaran, dan kegagalan melindungi ruang hidup masyarakat.
Aceh di Persimpangan Jalan
Aceh kini berada di persimpangan jalan, terus membiarkan alam dieksploitasi hingga bencana menjadi siklus tahunan, atau mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan hulu, sungai, dan masa depan rakyatnya.
Dulu, air laut datang tanpa permisi.
Kini, air sungai datang membawa pesan keras, alam tidak pernah lupa pada kelalaian manusia.
Jika pesan ini kembali diabaikan, maka banjir bandang bukan lagi peringatan, melainkan hukuman yang berulang dan rakyat Aceh akan terus menjadi korban dari keputusan yang tidak pernah mereka buat.
Penulis : Redaksi Sudutpenanews.com
