Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026. Namun, dalam rapat paripurna pembukaan yang digelar pada Selasa (21/10/2025), sejumlah anggota dewan tercatat tidak hadir.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, didampingi Wakil Ketua I Azwir dan Wakil Ketua II Zulfikar. Turut hadir Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, serta perwakilan dari satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) di ruang sidang utama DPRK setempat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, berharap agar arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan pentingnya program yang berpihak pada masyarakat kecil serta penguatan peran perempuan dalam sektor ekonomi.
“Intinya pembangunan ekonomi yang pro rakyat. Insya Allah kita mencoba prioritaskan pemberdayaan perempuan juga, baik dari segi UMKM maupun sektor lainnya, serta pemerataan pembangunan,” ujar Siti Ramazan yang akrab disapa Dekti.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2026 diarahkan pada upaya mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Kebijakan pembangunan diarahkan untuk memantapkan target yang belum tercapai, dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi, dan nasional,” kata Said Fadheil dalam sambutannya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, dari total 25 anggota DPRK Aceh Barat, tujuh anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Mereka yang berhalangan hadir adalah Abdul Rauf, Medradia Yugistira, Dahlan, T. Muhammad Arfan, Syukur, Samsul Rizal, dan Muhammad Priya Nyona Feby.
