Jakarta | Sudutpenanews.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk apabila diduga melibatkan kader dari partainya sendiri.
Dalam penyampaiannya di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Prabowo mengungkap bahwa dirinya telah menerima laporan dari aparat terkait mengenai keberadaan sebanyak 1.063 tambang ilegal di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan minimal mencapai Rp300 triliun.
“Setelah ini, kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara dari tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jum’at (15/8/2025).
Di hadapan seluruh pimpinan dan anggota partai politik yang hadir, Prabowo meminta dukungan penuh agar langkah penegakan hukum ini dapat dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu. Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan terhadap pihak-pihak besar yang mencoba menghalangi upaya pemberantasan tambang ilegal.
“Saya beri peringatan, apakah itu orang-orang besar, orang kuat, jenderal dari manapun, baik dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo juga menyampaikan peringatan kepada kader partainya. Ia meminta agar semua pihak yang mengetahui adanya praktik penambangan ilegal segera melapor dan bersedia menjadi justice collaborator.
“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra. Cepat-cepat, kalau ada yang terlibat, Anda jadi justice collaborator. Lapor saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” pungkas Presiden.
Dengan sikap tegas tersebut, Prabowo berharap seluruh unsur pemerintah, aparat hukum, dan partai politik dapat bersatu dalam upaya menegakkan hukum dan melindungi kepentingan rakyat dari kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal.
