Pansus DPR Aceh Temukan Potensi Gejolak Sosial Akibat Aktivitas Tambang PT AJB 

Juru Bicara Pansus Minerba DPR Aceh, Nurdiansyah Alasta menyerahkan dokumen laporan tim pansus Minerba DPR Aceh kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf Kamis (25/9/2025). Doc Humas DPR Aceh,

Aceh | Sudutpenanews.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) Minerba DPR Aceh menemukan adanya potensi gejolak sosial akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) dan PT Indonesia Pacific Energy (IPE). Temuan ini disampaikan setelah tim melakukan penelusuran langsung ke lapangan.

Juru Bicara Pansus Minerba DPR Aceh, Nurdiansyah Alasta, mengungkapkan bahwa aktivitas pengangkutan batubara kedua perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

Seperti tumpahan batubara di jalan yang berdekatan dengan permukiman warga yang diduga disebabkan oleh aktivitas Hauling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Aktivitas hauling dan pengelolaan tambang oleh PT AJB dan PT IPE menimbulkan kerugian besar, baik bagi daerah maupun masyarakat. Dampak yang paling terlihat adalah kerusakan infrastruktur jalan dan munculnya penyakit di tengah warga,” ujar Nurdiansyah, dalam rapat paripurna di gedung DPRA, Kamis (25/9/2025).

Ia merinci, jalan daerah yang dilalui truk pengangkut batubara mengalami kerusakan parah. Selain itu, debu batubara yang beterbangan di sekitar jalur pengangkutan juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

“Warga mengeluhkan timbulnya penyakit seperti ISPA dan gangguan pernapasan. Ini kondisi yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Selain masalah kesehatan dan kerusakan jalan, Tim Pansus DPR Aceh juga menggali informasi terkait persoalan tapal batas kawasan pertambangan yang berpotensi menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Nurdiansyah menegaskan, Pansus DPR Aceh akan segera merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar aktivitas pertambangan dapat dikendalikan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin eksploitasi sumber daya alam justru menghadirkan kesengsaraan bagi rakyat. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengatur dan menertibkan agar konflik sosial ditengah masyakarat tidak terjadi,” pungkasnya.

 

banner 728x250

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *