Aceh Barat | Sudutpenanews.com : Kritik terhadap kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh Barat kembali menguat. Penyebabnya, dangkalnya muara Kreung Cangkoi yang sudah bertahun-tahun menjadi keluhan nelayan, hingga kini belum mendapat penanganan tuntas.
Sejumlah nelayan di Johan Pahlawan menilai, Kepala Dinas DKP tampak lebih sibuk mengumpulkan dukungan untuk membalas kritik ketimbang menjalankan fungsi utama, melindungi, membina, dan memberdayakan nelayan.
“Kami tidak butuh pejabat yang ahli membalas kritik. Kami butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan dan menuntaskan masalah,” tegas Deni perwakilan nelayan di Johan Pahlawan.
Kritik dari masyarakat seharusnya menjadi alarm peringatan bahwa ada masalah yang harus segera diatasi. Jika kritik justru ditanggapi dengan manuver defensif, publik akan bertanya-tanya, apakah pejabat lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan kepercayaan rakyat?.
Dangkalnya muara Krueng Cangkoi adalah persoalan teknis yang solusinya relatif jelas, pengerukan dan pemeliharaan berkala. Namun, tanpa niat politik dan manajemen yang baik, masalah teknis pun bisa menjadi drama panjang yang menyandera kehidupan ribuan nelayan.
Sikap seorang kepala dinas yang mengabaikan musyawarah dengan nelayan sama saja dengan memutus jalur komunikasi vital. Padahal, pertemuan sederhana dengan tokoh nelayan bisa menjadi titik awal kesepakatan konkret, jadwal pengerukan, anggaran yang jelas, dan pembagian peran semua pihak.
Ketika jalur dialog ditutup, pemerintah daerah kehilangan kesempatan emas untuk memahami realitas di lapangan. Dalam situasi seperti ini, rakyat bukan hanya kecewa, mereka mulai kehilangan kepercayaan.
dirinya mencontohkan, Di beberapa daerah pesisir, kepala dinas justru menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, misalnya, protes nelayan tentang pendangkalan muara langsung ditindaklanjuti dengan pengerukan darurat dan pembentukan forum komunikasi tetap antara nelayan dan pemerintah. Hasilnya, jalur keluar-masuk kapal kembali normal dalam hitungan minggu.
Jika daerah lain bisa, mengapa Aceh Barat tidak?. Pertanyaan ini semakin relevan ketika nelayan di Johan Pahlawan harus terus berjibaku dengan risiko kerusakan kapal dan penurunan pendapatan akibat terhambatnya aktivitas melaut.
Kepala Dinas DKP Aceh Barat punya dua pilihan, terus menghabiskan energi untuk membalas kritik, atau berbalik arah dan menggunakannya sebagai kompas menuju solusi. Pilihan pertama akan memperdalam jarak antara pejabat dan rakyat. Pilihan kedua akan mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan kehidupan nelayan.
Seperti kata seorang tokoh nelayan, “Muara bisa dangkal, tapi hati pemimpin jangan sampai dangkal.”
