Sudutpenanews.com, Meulaboh — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Fajar Ziyadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru dan dosen, dalam pencantuman gelar akademik melalui skema pemutihan izin belajar dan tugas belajar.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menegaskan bahwa ASN yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang S1, S2, maupun S3 tanpa mengantongi surat izin atau tugas belajar tetap dapat mencantumkan gelar akademiknya, selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Kebijakan ini adalah langkah maju dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan ASN. Saya sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat yang membuka jalan lebih luas bagi guru dan dosen untuk mengembangkan diri secara akademik,” ujar Fajar Ziyadi saat dimintai keterangan, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, aturan sebelumnya yang membatasi pencantuman gelar bagi ASN yang tidak memiliki surat izin belajar sering kali menjadi kendala, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan dengan biaya pribadi. “Dengan adanya pemutihan ini, tidak ada lagi alasan bagi ASN untuk takut belajar. Ini akan berdampak positif bagi pelayanan publik di daerah,” tambahnya.
Fajar juga menyoroti keberanian pemerintah dalam menghapus sejumlah syarat administratif yang selama ini menyulitkan, seperti batasan jarak kampus dan akreditasi minimal. Menurutnya, fleksibilitas tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis dan akses pendidikan tinggi di wilayah seperti Aceh Barat.
Ia berharap seluruh ASN di daerah dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik. “Saya mendorong seluruh ASN, guru, dan dosen di Aceh Barat untuk segera mengurus pencantuman gelar sesuai ketentuan terbaru ini. Ini momentum emas untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme,” tutup Fajar.
