Aceh Barat | Sudutpenanews.com : Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meringankan beban nelayan kecil dalam menjalankan aktivitas melaut. Namun, kebijakan baik ini kembali tercoreng oleh dugaan praktik penyalahgunaan yang terjadi di Aceh Barat. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat, yang seharusnya menjadi instrumen pendukung kesejahteraan nelayan, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tujuan yang tidak semestinya.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya beberapa oknum nelayan yang memperoleh rekomendasi BBM subsidi dari DKP, namun tidak digunakan untuk keperluan operasional melaut. Sebaliknya, Solar bersubsidi tersebut diduga diperjualbelikan kembali untuk keuntungan pribadi. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga mengkhianati semangat keadilan sosial yang terkandung dalam program subsidi itu sendiri.
Yang lebih disayangkan, DKP sebagai institusi yang memiliki otoritas pemberi rekomendasi, tampaknya belum menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Proses verifikasi data nelayan penerima subsidi pun perlu ditinjau ulang. Apakah benar nelayan yang direkomendasikan aktif melaut? Apakah kapal mereka benar-benar beroperasi? Apakah volume permintaan Solar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan?
Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme evaluasi yang transparan, rekomendasi dari DKP bisa menjadi celah legal bagi praktik penyimpangan. Hal ini juga membuka ruang bagi mafia BBM yang kerap memanfaatkan subsidi demi keuntungan besar, sementara nelayan kecil tetap kesulitan mendapatkan akses Solar dengan harga terjangkau.
Penegakan hukum menjadi langkah penting yang harus segera diambil. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK serta APH perlu menelusuri lebih dalam alur distribusi BBM subsidi ini, mulai dari rekomendasi hingga pendistribusiannya di lapangan. Oknum yang bermain, baik dari kalangan nelayan maupun dari instansi pemberi rekomendasi, harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah daerah juga perlu segera mengevaluasi sistem rekomendasi BBM subsidi, dengan menerapkan teknologi dan basis data yang valid serta melibatkan pengawasan masyarakat nelayan itu sendiri. Tanpa langkah konkret, subsidi Solar akan terus menjadi lahan basah yang menguntungkan segelintir orang dan mencederai semangat kesejahteraan nelayan yang menjadi tujuan awal program ini.
