Meulaboh | Sudutpenanews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menegaskan bahwa sejumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung di tahun anggaran 2025 difokuskan pada kebutuhan pelayanan publik. Salah satu proyek utama yang saat ini sedang dikerjakan adalah pembangunan kantin pelayanan terpadu di lingkungan komplek perkantoran pemerintah daerah.
Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, mengatakan pembangunan kantin tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pegawai di lingkup BPKD, tetapi juga bagi masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kantin ini sifatnya penunjang pelayanan. Jadi masyarakat yang datang ke sini, selain mendapatkan layanan, juga bisa memiliki tempat untuk beristirahat sejenak. Karena di komplek ini juga ada beberapa instansi lain seperti Dinas Infokom, Pemberdayaan Perempuan, dan Satpol PP,” ujar Zulyadi, Senin (3/11/2025).
Zulyadi menjelaskan, pembangunan kantin tersebut menelan anggaran sekitar Rp150 juta, yang sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan sebesar 7 persen.
Selain itu, BPKD Aceh Barat juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk biaya listrik dan jaringan internet, yakni mencapai Rp733 juta pada tahun 2025. Menurut Zulyadi, angka tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan operasional karena saat ini hampir seluruh proses keuangan dan layanan publik di lingkungan pemerintah daerah sudah terintegrasi secara online.
“Hari ini semua sistem kita sudah berbasis aplikasi, baik itu untuk pendapatan daerah maupun transaksi keuangan yang sudah terkoneksi langsung dengan perbankan. Karena sistem kita menggunakan host to host dengan bank, maka jaringan internet harus benar-benar stabil,” jelasnya.
Zulyadi menambahkan, pihaknya bekerja sama langsung dengan PT Telkom Indonesia untuk menjamin kestabilan dan keamanan jaringan. Langkah ini diambil karena BPKD mengelola data keuangan yang sensitif dan terhubung dengan sistem perbankan daerah maupun nasional.
“Kenapa anggaran jaringan cukup besar, karena di dalamnya juga termasuk pengamanan data. Kita tidak bisa main-main dengan keamanan informasi. Jadi selain layanan internet, Telkom juga membantu pengaturan sistem keamanan (security setting) untuk melindungi data pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan prioritas. Setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pelayanan.
“Prinsipnya bukan besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana anggaran itu digunakan sesuai kebutuhan pelayanan. Fokus kita adalah memastikan layanan pemerintah, baik internal maupun untuk masyarakat, berjalan lancar dan efisien,” tutup Zulyadi.
