Aceh | Sudutpenanews.com : Dalam sistem demokrasi, para legislatif seharusnya menjadi cermin bagi konstituen, menyuarakan aspirasi rakyat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menjadi penjaga moral kebijakan publik. Namun, apa jadinya jika para penjaga tersebut justru larut dalam praktik-praktik yang sarat kepentingan pribadi?
Belakangan ini, beredar kabar mengenai keterlibatan sejumlah wakil rakyat dalam aktivitas eksplorasi sumber daya mineral bernilai tinggi. Bukan sebagai pemantau atau pengambil kebijakan, melainkan sebagai penyedia moda operasional, termasuk alat berat yang beroperasi di kawasan-kawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem regulasi negara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah peran legislatif kini telah bergeser dari penjaga regulasi menjadi pelaku langsung dalam ekonomi sumber daya atau memang ingin menghancrukan negara?
Persoalannya bukan sekadar keberadaan ekskavator di tengah hutan. Yang lebih mengganggu adalah pergeseran etika dalam berkuasa. Ketika seorang legislator memiliki kepentingan langsung dalam aktivitas pemanfaatan kekayaan alam, bagaimana ia bisa bersikap netral saat membuat atau meninjau kebijakan publik di sektor yang sama?
Keterlibatan elite politik dalam sektor ekstraktif bukan hal baru, namun menjadi semakin mengkhawatirkan ketika berlangsung tanpa rasa malu dan nyaris tanpa perlawanan. Idealnya, legislatif adalah pihak yang membatasi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan alam. Tapi apa jadinya jika mereka justru mengambil bagian secara langsung dalam penggalian nilai ekonomi dari perut bumi?
Ini bukan sekadar tentang siapa memiliki apa. Ini soal benturan kepentingan, soal moralitas kekuasaan. Rakyat berhak tahu, dan para wakilnya wajib menjelaskan apakah jabatan publik kini menjadi kendaraan untuk menambang kekayaan pribadi?
Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi politik, kita butuh lebih dari sekadar janji dan jargon. Kita butuh integritas yang terlihat, bukan hanya terdengar. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan maju jika pengelolaan sumber daya dilakukan tanpa kejujuran apalagi ketika dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga amanah rakyat.
Penulis : Redaksi Sudutpenanews.com
