Aceh Barat | Sudutpenanews.com : Di tengah riuh aspirasi masyarakat Aceh Barat, nama Ahmad Yani, politisi Partai Gerindra, tersemat sebagai figur yang tegas, vokal, dan dekat dengan hati masyarakat. Dialah wakil rakyat yang bersuara lantang atas berbagai persoalan di kabupaten ini, sekaligus membuktikan bahwa politik sejati adalah pengabdian untuk rakyat.
Ahmad Yani dipercaya memegang peranan penting di gedung parlemen hingga dua kali menjabat, dari isu strategis yang mengurusi sektor pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, dan kebudayaan, termasuk syariat Islam serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Pada ranah ini, ia sungguh memahami bahwa kebijakan bukan sekadar angka di rapat, tetapi berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakatnya.
Sebagai contoh, saat menyuarakan pentingnya pemerataan jumlah guru dan pemerataan pendidikan di desa dan kota, ia berhasil menjadikan isu tersebut sorotan serius dalam Raqan APBK 2025. Fraksi Gerindra di bawah dirinya menegaskan bahwa masalah anak tidak sekolah (APS) dan distribusi guru yang timpang sudah menjadi alarm bagi pemerintahan daerah. Kepekaan ini membuktikan bahwa Komisi IV di tangannya adalah rumah bagi kepedulian rakyat, bukan sekadar legislasi kosong.
Cerita pilu pun terjadi, ketika dirinya pertama menjadi wakil rakyat, Pada malam sunyi 8 Juni 2020 silam, ledakan granat menghentak kediamannya di Desa Alue Perman, Woyla Barat. Kejadian itu bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga gema dari ketegasannya dalam mengawasi pemerintahan daerah, khususnya sektor kesehatan. Rumahnya, meski selamat secara fisik, menyisakan trauma bagi keluarga dan menjadi peringatan bagi para wakil rakyat berani bersuara kerap membawa risiko.
Sikap Ahmad Yani tetap teguh. Ia tidak menuding siapa pun hanya menyatakan bahwa semangat pengawasan adalah panggilan tugasnya, dan langkah-langkah kritisnya tak dapat dimaknai sebagai tindakan
Tidak hanya di kursi legislatif, Ahmad Yani juga dikenal piawai dalam dialog publik. Saat mahasiswa Aceh Barat melakukan aksi di gedung DPRK, Yani turun ke lantai dan duduk bersama mereka menyimak aspirasi dengan rendah hati, bukan sekadar meneriakkan jawaban politis.
“Semangat kritis adik-adik mahasiswa adalah energi perubahan yang kita butuhkan,” ujarnya kala itu.
Ini bukan sekadar pidato, melainkan simbol keterbukaan politik di tangan seorang legislator yang mendengar lebih dari berbicara.
Dalam pembacaan pendapat akhir Fraksi Gerindra pada Raqan APBK 2025, Ahmad Yani menyuarakan fakta mengkhawatirkan, ada 799 anak tidak sekolah, jumlah yang cukup untuk membuat sistem pendidikan daerah mengevaluasi kebijakan zonasi, distribusi guru, dan bahkan penamaan sekolah unggul yang bisa menimbulkan kecemburuan.
Ia mendesak, sekolah unggul dan percontohan harus dihapus agar sistem pendidikan menjadi inklusif dan berbasis zonasi, distribusi guru mesti adil, tidak hanya tersebar di kota, tetapi juga sampai ke pelosok dan pendisiplinan siswa perlu berbasis kebijakan berpihak pada pendidikan, bukan sekadar norma yang dipaksakan.
Pasca pemilu 2024, Fraksi Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan di berbagai AKD, posisi yang lazim dijadikan simbol kekuatan. Tapi bagi Ahmad Yani, fungsi legislatif seorang wakil rakyat lebih penting dibanding jabatan simbolik di struktur internal. Ia menekankan bahwa peran pengawasan, legislasi, dan aspirasi tidak tergantung kursi pimpinan.
“Meski tak mendapat jatah pimpinan di AKD, fungsi kami tetap sama,” tegasnya, sebuah Pernyataan yang menegaskan integritas politik di saat peluang jabatan tak berpihak.
Ahmad Yani, S.A.B., bukan sekedar nama di daftar anggota dewan. Ia adalah bayangan yang membayangi kesenjangan, memanggil aspirasi, sampai bersuara lantang bahkan saat itu berarti ia berhadapan dengan ledakan literal.
Di Komisi IV, ia membawa wajah pendidikan, kesehatan, budaya, dan sosial ke dalam dialog serius. Di lapangan, ia duduk bersama mahasiswa, bukannya hanya menyampaikan janji. Dan di panggung politik, ia menimbang fungsi di atas jabatan.
Semoga kisah ini memberi inspirasi lebih luas bagi aksi-aksi politik yang mengakar pada pelayanan, bukan kekuasaan.
