Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Ada perjuangan yang tidak selesai hanya karena seseorang berganti jabatan. Ada cita-cita yang tidak boleh berhenti hanya karena kekuasaan berpindah tangan. Dan ada pemimpin yang menunjukkan bahwa kesungguhan mengabdi kepada rakyat bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan yang diduduki, melainkan dari seberapa konsisten ia memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Perjalanan Tarmizi, S.P., M.M., dalam memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh adalah salah satu cerita tentang konsistensi tersebut.
Jauh sebelum menduduki kursi Bupati Aceh Barat, ketika masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tarmizi telah menyuarakan pentingnya penyelesaian pembangunan rumah sakit regional. Baginya, rumah sakit bukan sekadar bangunan beton, bukan pula proyek yang hanya indah dalam gambar perencanaan. Di balik pembangunan itu ada harapan masyarakat, ada nyawa yang harus diselamatkan, dan ada kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak bisa terus-menerus ditunda.
Pada 10 Juli 2020, beberapa media di Aceh memberitakan sikap tegas Tarmizi yang saat itu merupakan anggota DPRA Fraksi Partai Aceh. Ia mendesak Pemerintah Aceh agar lebih serius memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional. Bahkan, ia mendorong agar anggaran proyek multi years dialihkan untuk mempercepat penyelesaian rumah sakit regional yang tersebar di Aceh.
Bahkan, dalam perjuangannya ketika masih menjadi anggota DPRA, Tarmizi mengaku pernah secara tegas menantang Gubernur Aceh saat itu, Nova Iriansyah, agar membatalkan salah satu proyek multi years untuk kemudian mengalihkan anggarannya bagi pembangunan lima rumah sakit regional di Aceh.
Sikap tersebut memperlihatkan betapa seriusnya ia memandang kebutuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Baginya, pembangunan rumah sakit regional harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.
Sikap itu memperlihatkan bahwa sejak awal Tarmizi telah menempatkan pembangunan fasilitas kesehatan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat, bukan sekadar agenda tambahan dalam daftar pembangunan daerah.
Perjuangan tersebut tidak berhenti di sana. Pada 27 Juni 2021, Tarmizi kembali bersuara untuk memperjuangkan agar Pemerintah Aceh memprioritaskan anggaran untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit regional. Saat itu, ia secara khusus menyoroti kebutuhan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk Rumah Sakit Regional Meulaboh.
Pernyataannya tegas, pembangunan rumah sakit regional harus diselesaikan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan, Tarmizi mengingatkan bahwa selama berada di DPRA, dirinya berkomitmen memperjuangkan agar rumah sakit regional dapat segera beroperasi.
Ada satu hal menarik dari perjalanan politik Tarmizi ketika masih menjadi anggota DPRA. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sengaja memilih bertugas di Komisi V DPRA karena ingin memberikan perhatian khusus terhadap sektor kesehatan.
Padahal, saat itu dirinya merupakan Ketua Fraksi Partai Aceh yang memiliki kesempatan untuk memilih komisi lain, termasuk Komisi IV atau komisi lainnya yang dinilai lebih baik dari sisi tertentu. Namun, ia justru memilih Komisi V karena ingin lebih fokus memperjuangkan sektor kesehatan, termasuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional.
Pilihan tersebut menjadi bagian dari gambaran bahwa perhatian terhadap pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dirinya menjadi kepala daerah. Sejak masih menjadi anggota legislatif, ia telah menentukan arah perjuangannya pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Inilah yang menarik dari perjalanan tersebut. Perjuangan itu bukan baru muncul setelah ia menjadi bupati. Gagasan dan keberpihakan terhadap kebutuhan rumah sakit regional sudah ia suarakan sejak masih menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi.
Jabatan Boleh Berubah, tetapi Perjuangan Tidak Boleh Berubah Arah
Waktu berjalan. Perjalanan politik membawa Tarmizi dari gedung parlemen menuju kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Namun, ada satu persoalan yang tidak pernah lepas dari perhatiannya, bagaimana Rumah Sakit Regional Meulaboh bisa benar-benar selesai dan berfungsi untuk masyarakat.
Ketika menjadi Bupati Aceh Barat, perjuangan yang dahulu disuarakan melalui forum legislatif kini harus diperjuangkan melalui jalur pemerintahan, koordinasi anggaran, komunikasi politik, dan lobi lintas lembaga.
Pada 14 Mei 2025, pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh kembali dilanjutkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar melalui APBA 2025. Tarmizi menyampaikan bahwa dirinya telah duduk bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadhli untuk membicarakan penyelesaian pembangunan rumah sakit tersebut.
Tidak berhenti pada anggaran yang tersedia, Tarmizi juga meminta Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp150 miliar pada tahun 2026 melalui skema tahun jamak atau multiyears. Targetnya jelas pembangunan dapat dituntaskan pada 2027 dan rumah sakit mulai difungsikan pada 2028.
Di sinilah terlihat perbedaan antara sekadar menyampaikan keinginan dan benar-benar mengawal sebuah cita-cita. Tarmizi tidak hanya berbicara tentang apa yang sudah dialokasikan, tetapi juga terus memikirkan bagaimana anggaran berikutnya bisa tersedia agar pembangunan tidak kembali terhenti.
Pada September 2025, saat mendampingi Komisi V DPRA bersama Dinas Kesehatan Aceh meninjau pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh, ia kembali menyuarakan kebutuhan percepatan pembangunan rumah sakit impian masyarakatnya.
Tarmizi menyampaikan bahwa sekitar Rp50 miliar anggaran APBA sedang berjalan untuk pembangunan fasilitas rumah sakit tersebut. Ia juga mengusulkan skema multiyears minimal Rp150 miliar agar rumah sakit dapat difungsikan pada 2027 atau 2028.
Memperjuangkan Rumah Sakit Berarti Memperjuangkan Kehidupan
Ada alasan mengapa perjuangan ini begitu penting. Selama ini, masyarakat Aceh Barat dan kawasan sekitarnya masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan rujukan. Ketika membutuhkan penanganan medis tertentu, pasien harus menghadapi perjalanan panjang menuju rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap.
Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menempuh perjalanan jauh. Tidak semua pasien memiliki waktu untuk menunggu. Dalam kondisi darurat, setiap menit bisa menentukan keselamatan seseorang.
Tarmizi memahami bahwa persoalan rumah sakit regional bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Ini menyangkut ibu yang sedang berjuang melahirkan, anak-anak yang membutuhkan penanganan medis, orang tua yang memerlukan pelayanan spesialis, serta masyarakat kecil yang berharap bisa memperoleh pengobatan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.
Karena itu, ketika pada Januari 2026 ia kembali mendatangi DPRA bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan unsur DPRK untuk meminta dukungan anggaran, langkah tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan itu belum selesai.
Tarmizi juga meminta DPRA membantu memperjuangkan anggaran karena berdasarkan informasi yang diterimanya, belum tersedia alokasi pembangunan RS Regional Meulaboh untuk tahun 2026.
Ia mengusulkan kebutuhan anggaran Rp80 miliar pada 2026 dan Rp150 miliar melalui skema multiyears untuk 2027–2028. Target yang ingin dicapai adalah agar rumah sakit tersebut dapat diresmikan pada 2028.
Yang menarik, dalam pertemuan itu pimpinan DPRA, pimpinan fraksi, dan Komisi V DPRA menyatakan kesepakatan untuk memperjuangkan anggaran serta berkomitmen menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat.
Ini menunjukkan bahwa perjuangan yang dibangun melalui komunikasi dan kolaborasi antarlembaga memiliki arti penting. Sebab, pembangunan fasilitas sebesar ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang atau satu institusi saja.
Perlu ada keberanian menyampaikan kebutuhan, ketekunan mengetuk pintu anggaran, serta kemampuan menyatukan berbagai kepentingan demi satu tujuan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat.
Tidak Lelah Mengetuk Pintu Anggaran
Perjuangan Tarmizi tidak berhenti setelah pertemuan dengan DPRA pada Januari 2026. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 17 Mei 2026, beberapa media juga kembali memberitakan langkah Tarmizi dalam memperjuangkan keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh.
Dalam kunjungannya bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Tarmizi kembali menyampaikan harapan agar pembangunan rumah sakit tersebut mendapatkan dukungan pendanaan melalui skema multiyears.
Ia berharap tersedia minimal Rp50 miliar agar pembangunan tidak terhenti. Bahkan, ia kembali menyampaikan usulan agar tersedia pendanaan multiyears minimal Rp150 miliar sehingga rumah sakit dapat diluncurkan pada akhir 2028.
Tarmizi juga mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk mengoperasikan sejumlah fasilitas utama rumah sakit masih sekitar Rp200 miliar.
Memasuki perkembangan terbaru, Tarmizi mengungkapkan bahwa komitmen Pemerintah Aceh terhadap penyelesaian Rumah Sakit Regional Meulaboh semakin menunjukkan titik terang. Ia menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Muallem juga memiliki keseriusan untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit tersebut.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi semangat tersendiri dalam mengawal cita-cita masyarakat Aceh Barat. Bahkan, ia berharap pada periode pemerintahan saat ini pembangunan rumah sakit regional tersebut dapat diselesaikan hingga tiba waktunya dilakukan prosesi gunting pita.
Dukungan juga datang dari unsur legislatif Aceh. Tarmizi menyebutkan bahwa Ketua DPRA, para ketua fraksi, serta Badan Anggaran (Banggar) DPRA telah menyatakan persetujuan untuk memperjuangkan alokasi anggaran sebesar Rp90 miliar pada tahun 2027 dan 2028.
Kesepakatan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh. Sebab, kepastian dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya merupakan salah satu faktor utama agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan tidak kembali terhenti.
Dengan adanya dukungan tersebut, Tarmizi menargetkan Rumah Sakit Regional Meulaboh dapat mulai beroperasi pada akhir 2028 atau paling lambat 2029.
Target itu sekaligus menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh Barat dan daerah sekitarnya. Setelah melalui proses panjang, perjuangan politik, komunikasi lintas pemerintahan, serta pengawalan anggaran, rumah sakit yang telah lama dinantikan tersebut diharapkan segera benar-benar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Perjalanan Tarmizi bersuara untuk RS impian warganya.
Tahun 2020 ia menyuarakan perjuangan dari kursi DPRA. Tahun 2021 ia kembali mendesak Pemerintah Aceh agar mengalokasikan anggaran. Tahun 2025, setelah menjadi Bupati Aceh Barat, ia kembali membangun komunikasi dengan gubernur dan pimpinan DPRA. Tahun 2026, ia masih terus mendatangi lembaga legislatif, menyampaikan usulan, dan memperjuangkan agar pembangunan tidak terhenti.
Enam tahun lebih perjalanan itu memperlihatkan bahwa Rumah Sakit Regional Meulaboh bukanlah isu sesaat dalam perjalanan kepemimpinannya.
Ada konsistensi yang patut dicatat. Ada ketekunan yang patut dihargai.
Dan ada sebuah pesan kepemimpinan yang layak menjadi inspirasi, seorang pemimpin tidak boleh berhenti memperjuangkan kebutuhan rakyat hanya karena menghadapi keterbatasan anggaran dan panjangnya proses birokrasi.
Kepemimpinan Bukan Tentang Siapa yang Paling Banyak Berbicara
Dalam kehidupan pemerintahan, tidak semua cita-cita dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Ada pembangunan yang membutuhkan proses panjang, anggaran besar, keputusan politik, serta kerja sama berbagai tingkatan pemerintahan.
Rumah Sakit Regional Meulaboh adalah salah satu contohnya.
Berdasarkan berbagai pemberitaan media, kebutuhan anggaran penyelesaian rumah sakit ini terus menjadi perhatian Tarmizi. Bahkan, ia berulang kali mengingatkan bahwa rumah sakit regional harus menjadi prioritas Pemerintah Aceh.
Kita tentu memahami bahwa menjadi kepala daerah bukan pekerjaan mudah. Ada keterbatasan fiskal, ada banyak kebutuhan masyarakat, ada prioritas pembangunan yang harus dipertimbangkan.
Namun, di tengah berbagai keterbatasan itulah karakter kepemimpinan diuji.
Apakah seorang pemimpin memilih diam ketika anggaran belum tersedia? Ataukah ia terus mencari jalan, membangun komunikasi, menyampaikan argumentasi, dan memperjuangkan apa yang memang dibutuhkan rakyatnya?.
Jejak Tarmizi dalam memperjuangkan Rumah Sakit Regional Meulaboh memberikan gambaran tentang pilihan kedua.
Tentu, perjuangan yang panjang ini harus terus dibuktikan dengan hasil nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan dan komitmen, tetapi juga membutuhkan bangunan yang selesai, peralatan medis yang memadai, dokter spesialis, tenaga kesehatan profesional, dan pelayanan yang benar-benar bisa diakses.
Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari seberapa keras ia memperjuangkan sesuatu, tetapi juga dari seberapa besar manfaat perjuangannya dapat dirasakan masyarakat.
Warisan Kepemimpinan yang Lebih Besar dari Sekadar Bangunan
Bayangkan suatu hari nanti Rumah Sakit Regional Meulaboh benar-benar berdiri megah dan mulai melayani masyarakat.
Seorang ibu dari pelosok Aceh Barat tidak lagi harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
Seorang pasien dari Nagan Raya bisa memperoleh pelayanan rujukan lebih dekat.
Seorang anak yang membutuhkan penanganan medis dapat memperoleh kesempatan mendapatkan perawatan dengan lebih cepat.
Pada saat itu, masyarakat mungkin tidak lagi mengingat berapa kali pertemuan dilakukan, berapa kali proposal anggaran disampaikan, atau berapa banyak pintu lembaga pemerintahan yang pernah diketuk.
Namun, mereka akan merasakan manfaat dari perjuangan tersebut dan di situlah makna sesungguhnya sebuah kepemimpinan.
Sebab, bangunan fisik mungkin akan menjadi bagian dari sejarah pembangunan daerah. Tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat akan hidup jauh lebih lama.
Rumah sakit ini kelak bukan hanya menjadi simbol keberhasilan pembangunan infrastruktur kesehatan. Ia juga bisa menjadi bukti bahwa sebuah cita-cita yang diperjuangkan secara konsisten, melalui lintas jabatan dan lintas pemerintahan, pada akhirnya dapat menemukan jalannya.
Tarmizi memiliki kesempatan untuk menjadikan perjuangan panjang ini sebagai salah satu warisan terpenting kepemimpinannya di Aceh Barat.
Bukan semata-mata karena ia pernah menyuarakannya ketika menjadi anggota DPRA, tetapi karena ia tetap mengawalnya ketika telah mendapatkan amanah sebagai kepala daerah.
Jangan Pernah Berhenti Memperjuangkan Kebutuhan Rakyat
Ada satu pelajaran penting dari perjalanan ini, jabatan adalah amanah, sedangkan perjuangan adalah tanggung jawab yang tidak mengenal batas jabatan.
Ketika menjadi anggota DPRA, Tarmizi memperjuangkannya melalui suara politik dan pengawasan anggaran. Ketika menjadi Bupati Aceh Barat, ia melanjutkannya melalui koordinasi pemerintahan, komunikasi dengan Pemerintah Aceh, dan lobi kepada DPRA.
Perubahan posisi tidak mengubah tujuan.
Itulah jejak yang patut menjadi spirit bagi siapa pun yang memegang amanah kepemimpinan.
Kita berharap perjuangan ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan. Jangan biarkan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh menjadi proyek yang terus menunggu kepastian anggaran.
Sebab, masyarakat tidak sedang menunggu sebuah gedung semata. Mereka sedang menunggu hadirnya pelayanan kesehatan yang lebih dekat, lebih layak, dan lebih manusiawi.
Dan kepada Tarmizi, perjuangan ini harus terus dikawal hingga benar-benar terwujud.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menduduki sebuah jabatan. Sejarah juga akan mengingat siapa yang tetap berjuang ketika jalan menuju cita-cita itu tidak mudah.
Dari DPRA hingga menjadi Bupati Aceh Barat, perjuangan Rumah Sakit Regional Meulaboh telah menjadi satu benang merah dalam perjalanan Tarmizi.
Semoga ikhtiar panjang ini berujung pada kenyataan. Semoga rumah sakit itu segera berdiri dan melayani masyarakat. Dan semoga perjuangan hari ini menjadi warisan kebaikan yang kelak dikenang oleh generasi Aceh Barat.
Karena pada akhirnya, pemimpin yang baik bukan hanya meninggalkan jejak kekuasaan, tetapi meninggalkan manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyatnya.






