Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola retribusi sampah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan. Langkah tersebut mulai dijalankan pada Senin (11/5/2026) seiring pelantikan jajaran manajemen BUMD.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat, Kurdi, mengatakan kolaborasi itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola pelayanan persampahan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi retribusi sampah yang selama ini belum tergarap maksimal. Selain meningkatkan PAD, kami juga ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” kata Kurdi.
Ia menjelaskan, hingga pertengahan Mei 2026 realisasi retribusi sampah baru mencapai sekitar Rp863 juta dari target Rp2,5 miliar. Dengan keterlibatan BUMD melalui skema kemitraan sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2017, Pemkab Aceh Barat menargetkan potensi PAD dari sektor tersebut dapat meningkat hingga Rp5 miliar.
Menurut Kurdi, pola kemitraan itu juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui sistem bagi hasil yang transparan dalam pengelolaan layanan persampahan.
“Ke depan desa juga akan dilibatkan sehingga ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ini bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
DLH Aceh Barat, lanjut Kurdi, menempatkan kepastian layanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah berkomitmen memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan rutin hingga menjangkau wilayah terjauh.
“Masyarakat membutuhkan kepastian layanan. Dengan adanya kemitraan ini kami ingin memastikan sampah dapat terangkut secara reguler dan sarana prasarana pendukung juga terus diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan, modernisasi armada pengangkut sampah dan alat pendukung lainnya akan menjadi agenda prioritas dalam mendukung sistem pengelolaan yang lebih profesional dan efisien.
Selain peningkatan layanan, DLH Aceh Barat juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui gerakan memilah sampah dari rumah tangga. Edukasi pemilahan sampah dinilai penting untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan sekaligus memberi nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat.
“Jika sampah dipilah sejak dari rumah, maka proses pengolahan menjadi lebih mudah dan sebagian sampah juga memiliki nilai ekonomis sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir,” tutur Kurdi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimistis sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat memperkuat pengelolaan persampahan sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
