Sudutpenanews.com, Aceh Barat — Sejumlah nelayan di Kabupaten Aceh Barat mengancam akan memblokade akses ke Kuala Krueng Cangkoi, tepatnya di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Panggong, sebagai bentuk protes terhadap sikap Pemerintah setempat yang dinilai mengabaikan nasib masyarakat pesisir.
Ancaman ini disampaikan oleh Deni Irsandi, salah satu nelayan setempat, yang menilai bahwa pemerintah lebih memprioritaskan agenda seremonial ketimbang menyelesaikan persoalan riil nelayan di lapangan.
“Jika blokade dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Ribuan nelayan berpotensi mogok melaut, dan vendor atau pihak swasta yang menggunakan jalur muara untuk logistik akan mengalami kerugian besar,” kata Deni kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).
Deni menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Ia menduga pihak eksekutif dan legislatif bersikap tidak peka terhadap penderitaan nelayan.
“Kami melihat mereka seperti pura-pura buta dan tuli. Pemerintah terkesan hanya menjadi penonton dari penderitaan kami, tanpa empati. Ini bentuk nyata pengabaian terhadap hak-hak moral rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Deni memperingatkan bahwa jika konflik ini terus dibiarkan, bukan hanya aspek ekonomi yang terdampak, tetapi juga stabilitas sosial-politik di Aceh Barat. Ia menyebut, ketidakpercayaan terhadap pemerintah bisa berkembang menjadi krisis legitimasi pejabat publik.
“Jangan sampai cacat legalitas menjadi stempel yang diberikan rakyat kepada pejabat kita. Jika situasi ini memburuk, tentu akan berpengaruh pada citra dan posisi mereka yang berambisi untuk maju kembali di masa mendatang,” tegasnya.
Aksi blokade ini, menurut Deni, adalah bentuk perlawanan moral masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Ia menutup pernyataannya dengan seruan, “Salam revolusi, ini suara dari bawah yang menuntut keadilan.”demikian Deni Irasandi.
