Bupati Tarmizi Kenang Perjuangan Saat di DPRA, Minta Sinergi untuk Benahi Jalan Rusak Meulaboh-Tutut

“Dulu pada saat saya di DPRA, setiap tahun saya bawa pulang uang. Maka selesai pembangunan di daerah Ule Raket, Pasie Kumbang, daerah Beureugang, sekarang sudah parah lagi,” ungkap Bupati Tarmizi.

Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Persoalan kerusakan jalan di Aceh Barat masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah setempat. Dari sekitar 200 kilometer jalan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan, kemampuan perbaikan pada tahun ini hanya sekitar 5 kilometer. Sementara itu, berdasarkan kemampuan anggaran tahun depan, perbaikan diperkirakan hanya mampu menjangkau 2 kilometer.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi, saat pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh ke-438. Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Ini butuh perhatian. Jalan yang harus diperhatikan lebih kurang 200 kilometer yang rusak. Sedangkan kemampuan pada tahun ini hanya 5 kilometer. Bahkan, sesuai kemampuan anggaran tahun depan hanya 2 kilometer,” ujar Tarmizi, Sabtu (11/10/2026).

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Tarmizi menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi agar persoalan kerusakan jalan di Aceh Barat dapat ditangani secara bertahap.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah provinsi untuk menangani ruas jalan berstatus jalan provinsi yang melintasi wilayah Aceh Barat, terutama jalur Meulaboh–Tutut.

Menurut Tarmizi, ruas jalan tersebut kerap menjadi sorotan dan sasaran kritik masyarakat di media sosial. Namun, ia menegaskan bahwa jalan Meulaboh–Tutut yang dimaksud merupakan jalan provinsi, bukan jalan kabupaten.

“Ini tolong jalan provinsi, terutama jalan Meulaboh–Tutut yang kami dihajar terus, dibuli ddi mana-mana. Dipikirnya jalan kabupaten, padahal itu jalan provinsi,” katanya.

Tarmizi turut mengenang pengalamannya ketika masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Saat itu, ia mengaku setiap tahun memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk sejumlah ruas jalan di Aceh Barat.

Ia menyebut pembangunan jalan di kawasan Ule Raket, Pasir Kumbang, dan Beureugang pernah ditangani. Namun, seiring waktu, sejumlah ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lanjutan.

“Dulu pada saat saya di DPRA, setiap tahun saya bawa pulang uang. Maka selesai pembangunan di daerah Ule Raket, Pasie Kumbang, daerah Beureugang, sekarang sudah parah lagi,” ungkapnya.

Bupati berharap persoalan infrastruktur jalan mendapat perhatian bersama, khususnya melalui koordinasi dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk ruas jalan yang menjadi kewenangannya.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian kerusakan jalan membutuhkan upaya berkelanjutan, mengingat panjangnya ruas yang harus ditangani tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan infrastruktur di Aceh Barat tidak hanya bergantung pada pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi sesuai status dan kewenangan masing-masing ruas jalan.