Respon Keluhan Warga, Bupati Tarmizi Sidak PBU

“Kita turun untuk merespons keluhan masyarakat. Memang tadi ditemukan harga sekitar Rp20.000, tetapi ada laporan penjualan di atas Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung,” kata Tarmizi.

Sudutpenanews.com | Aceh Barat – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, bersama jajaran Polres Aceh Barat turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penjualan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di sejumlah titik, termasuk Pasar Bina Usaha, Meulaboh, Sabtu (7/11/2026).

Sidak tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait dugaan praktik penjualan LPG bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan tidak akan membiarkan subsidi pemerintah dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan dengan membebani masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Tarmizi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres Aceh Barat, Kasat Reskrim serta tim gabungan dari pemerintah daerah.

Tarmizi mengungkapkan, dari hasil pemantauan langsung di lapangan, ditemukan LPG 3 kilogram dijual dengan harga sekitar Rp20.000 per tabung. Namun, pemerintah juga menerima laporan adanya pedagang yang menjual hingga Rp35.000 bahkan Rp40.000 per tabung.

“Kita turun untuk merespons keluhan masyarakat. Memang tadi ditemukan harga sekitar Rp20.000, tetapi ada laporan penjualan di atas Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung,” kata Tarmizi.

Ia mengungkapkan, dugaan penjualan LPG bersubsidi seharga Rp40.000 per tabung sebelumnya sempat viral di media sosial dan disertai bukti rekaman. Menindaklanjuti persoalan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan memutus kerja sama terhadap agen terkait sehingga tidak lagi diperbolehkan melakukan penjualan LPG.

Menurutnya, praktik penjualan LPG bersubsidi di atas ketentuan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sehingga distribusi dan harganya harus diawasi secara serius.

Tarmizi menegaskan, pemerintah bersama kepolisian akan terus memperketat pengawasan, termasuk melakukan pemantauan secara tertutup ketika transaksi berlangsung guna memperoleh bukti apabila ditemukan pelanggaran.

“Jika ditemukan bukti penjualan di atas ketentuan, tentu akan kita tindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para pedagang, pangkalan maupun pihak yang terlibat dalam rantai distribusi agar tidak bermain-main dengan harga LPG bersubsidi. Pemerintah meminta seluruh pihak mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dari kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Tarmizi meminta para keuchik dan aparatur gampong turut mengambil peran aktif mengawasi distribusi LPG 3 kilogram di wilayah masing-masing.

Masyarakat juga diminta tidak tinggal diam apabila menemukan praktik penjualan dengan harga yang melampaui HET. Setiap dugaan pelanggaran diharapkan segera dilaporkan kepada pemerintah daerah, Satpol PP maupun kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

“Kami minta masyarakat segera melapor jika menemukan penjualan LPG dengan harga tidak wajar, jangan hanya melalui media sosial, agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menekankan bahwa pengawasan LPG bersubsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan.

Karena itu, warga yang menemukan penjualan LPG 3 kilogram di atas HET diminta segera melaporkan lokasi, harga penjualan, serta bukti pendukung jika tersedia. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, tim gabungan juga memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha. Salah satunya cabai merah yang terpantau dijual berkisar Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.

Pemerintah memastikan pemantauan terhadap harga LPG bersubsidi dan kebutuhan pokok akan terus dilakukan guna melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.