Sudutpenanews.com | Nagan Raya : Janji pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seharusnya menjadi titik awal pemulihan. Namun, ketika target yang disampaikan meski dengan embel-embel “target sebelum Lebaran” tak kunjung terwujud, yang tersisa bukan hanya keterlambatan, melainkan krisis kepercayaan.
Realitas di lapangan berbicara lain. Warga yang sebelumnya menunggu, kini memilih bergerak sendiri. Mereka membangun hunian secara mandiri, menggunakan material seadanya, bahkan dengan cara berutang. Dalam situasi pascabencana, langkah ini bukan bentuk kemandirian semata, tetapi cerminan keterpaksaan.
Banta Sulaiman, pemuda Beutong Ateuh Banggalang, menyampaikan kegelisahan yang mewakili banyak warga. “Sebagian warga di beutong ateuh banggalang terpaksa membangun sendiri, kami mau tinggal di mana? Itu ucap mereka kepada saya, mereka sudah menunggu, tapi tidak ada kepastian,” ujarnya kepada media ini, Sabtu (4/4/2026).
Pernyataan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Sebab, dalam konteks penanganan bencana, kehadiran negara tidak diukur dari janji, melainkan dari kecepatan dan kepastian tindakan.
Memang, muncul informasi bahwa biaya pembangunan mandiri warga akan diganti. Namun, kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan baru. Pertama, tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk membangun lebih dulu. Kedua, tanpa kejelasan mekanisme dan waktu penggantian, skema ini justru memindahkan beban negara ke pundak masyarakat.
Lebih jauh, pendekatan “bangun dulu, ganti kemudian” berisiko menciptakan ketimpangan. Warga yang mampu akan lebih cepat memiliki tempat tinggal, sementara yang tidak mampu akan tetap bertahan dalam kondisi rentan.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan implementasi. Target yang tidak realistis, minimnya transparansi, serta lemahnya komunikasi kepada masyarakat menjadi faktor yang memperparah situasi.
Padahal, dalam situasi darurat, yang dibutuhkan bukan sekadar program, tetapi kepastian. Bukan sekadar rencana, tetapi eksekusi.
Apa yang terjadi di Beutong Ateuh Banggalang juga menegaskan satu hal penting, masyarakat pada akhirnya selalu menjadi pihak yang paling terdampak, baik oleh bencana alam maupun oleh keterlambatan respons kebijakan.
Namun di balik itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Di saat negara belum sepenuhnya hadir, warga justru menunjukkan solidaritas dan gotong royong yang kuat. Mereka saling membantu, membangun bersama, dan bertahan dengan apa yang ada.
“Ini adalah potret ketangguhan masyarakat. Tetapi, ketangguhan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi lemahnya tanggung jawab negara.”jelas Banta.
Pemerintah perlu segera memberikan kejelasan, apa kendala pembangunan huntara, kapan realisasi akan dilakukan, dan bagaimana skema penggantian biaya akan dijalankan. Transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang mulai terkikis.
Sebagaimana disampaikan Banta Sulaiman, “sebagian warga tidak menuntut lebih,mereka hanya butuh kepastian.”ucapnya kembali.
Pernyataan sederhana ini sejatinya adalah inti dari persoalan. Dalam situasi pascabencana, kepastian bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal kemanusiaan.
Ketika warga dipaksa menjadi penyelamat bagi diri mereka sendiri, maka di situlah negara perlu bertanya,apakah kehadirannya sudah benar-benar dirasakan?.
