Aceh Barat | Sudutpenanews.com – Tokoh muda Aceh Barat, Rahmad Maulizar, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dan Satlantas setempat untuk segera melakukan pendataan terhadap kendaraan operasional milik perusahaan swasta yang menggunakan plat luar Aceh.
Menurutnya, langkah itu penting sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebelum wacana lokalisasi plat benar-benar diberlakukan.
“Pemerintah harus menggandeng pihak kepolisian untuk mendata kendaraan operasional perusahaan yang ada di Aceh Barat. Dengan begitu, kita tahu jumlah pasti kendaraan berplat luar yang beroperasi di daerah ini,” kata Rahmad Maulizar kepada wartawan, Rabu (01/10/2025).
Ia menilai, selama ini banyak perusahaan yang menggunakan kendaraan berplat luar Aceh, meskipun fasilitas jalan yang mereka pakai dibangun dengan dana daerah maupun provinsi. Namun, ketika tiba saat pembayaran PKB, pajak tetap masuk ke daerah asal kendaraan tersebut.
“Kalau PKB terus masuk ke daerah asal, maka ini jelas kebocoran anggaran. Pemerintah harus tegas agar daerah tidak dirugikan,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, usulan itu bukan semata-mata dipicu oleh maraknya razia plat BL yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara, tetapi lebih sebagai upaya memperkuat kemandirian dan pendapatan daerah.
“Perusahaan beroperasi di Aceh, tapi pajak kendaraannya masuk ke daerah lain. Itu yang seharusnya diperbaiki,” pungkasnya.
