Pemkab Aceh Barat Jaga Marwah Adat Perkawinan

“Melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2026 ini, kita ingin pelaksanaan upacara adat perkawinan di Aceh Barat memiliki pedoman yang jelas. Kita tidak ingin lagi terjadi pergeseran dalam pelaksanaan adat seperti dalam prosesi pertunangan, dimana pemasangan cincin dilakukan langsung oleh calon linto,” kata Ruswaidi.

Sudutpenanews.com | Meulaboh – Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP, M.Si membuka kegiatan sosialisasi peraturan bupati tentang upacara adat perkawinan, di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat pada Selasa (17/11/2026).

Ruswaidi mengatakan bahwa, adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh Barat yang didalamnya terdapat nilai – nilai kekeluargaan, kebersamaan, tata krama serta penghormatan terhadap ada dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur.

“Melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2026 ini, kita ingin pelaksanaan upacara adat perkawinan di Aceh Barat memiliki pedoman yang jelas. Kita tidak ingin lagi terjadi pergeseran dalam pelaksanaan adat seperti dalam prosesi pertunangan, dimana pemasangan cincin dilakukan langsung oleh calon linto,” kata Ruswaidi.

Hal seperti itu kata Ruswaidi perlu diluruskan, agar setiap prosesi adat tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan adat Aceh yang telah diwariskan secara turun – temurun. Semua pihak termasuk harus paham tentang tata cara adat perkawinan tersebut.

“Para MC misalnya, harus memahami dan mampu menghadirkan unsur – unsur khas Aceh Barat dalam memandu setiap prosesi. Begitu pula penyedia pelaminan dan jasa katering, agar turut memahami dan mendukung pelestarian adat melalui layanan yang diberikan,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut Ruswaidi berharap agar seluruh unsur yang hadir dapat memahami kembali tata cara dan nilai – nilai yang terkandung dalam adat perkawinan Aceh Barat. Jika selama ini terdapat praktik yang tidak sesuai dengan adat maka harus diluruskan.

“Kita ingin peraturan bupati ini benar – benar menjadi acuan bersama, sehingga ada keselarasan antara adat yang dijalankan dalam keluarga, tata cara yang dipandu oleh MC maupun unsur – unsur lain yang hadir dalam penyelenggaraan perkawinan tersebut,” ujar Ruswaidi.

Dengan demikian kata dia, maka kekhasan adat perkawinan di Aceh Barat tetap terjaga dan tidak bergeser dari nilai – nilai syariat Islam yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat.

“Kami juga berharap agar sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti dengan menyebarluaskan informasinya dan pemahaman tentang peraturan bupati ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tata cara adat perkawinan yang telah diatur dan dapat menerapkannya dalam setiap penyelenggaraan perkawinan,” ujarnya.

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *