Jakarta | Sudutpenanews.com – Dinamika antara masyarakat yang menyuarakan aspirasi dengan aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan. Demokrasi kita sering digambarkan sebagai ruang kebebasan rakyat untuk bersuara, Namun realitasnya justru paradoksal, rakyat yang menuntut keadilan di jalanan berhadapan dengan aparat yang digerakkan atas nama Undang-Undang untuk menjaga ketertiban umum.
Fenomena ini kerap menimbulkan gesekan di lapangan. Benturan ini seakan menjadi panggung rutin, Rakyat datang dengan harapan perubahan, aparat hadir dengan tameng menjaga ketertiban.
Yang lucu sekaligus miris, ada kelompok lain yang hanya duduk manis menonton dari layar, berkomentar di media sosial, bahkan menjadikan korban sebagai “pahlawan instan” untuk menyudutkan pihak tertentu.
Inilah ironi demokrasi kita, rakyat menuntut hak, aparat menjalankan tugas, sementara elit yang menikmati kekuasaan tetap tenang di kursi empuknya. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat dan aparat terus dibenturkan?. Dan para elit politik terus bersembunyi di balik Undang-Undang yang mereka tulis sendiri. Demokrasi yang katanya milik rakyat, perlahan berubah menjadi milik segelintir orang yang paling pandai duduk dan rebahan.
Sampai berapa lama rakyat dan aparat harus saling berhadapan, sementara akar masalah tetap aman dalam genggaman elit politik?. Situasi ini dinilai menjadi tantangan bagi negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dijamin, namun pada saat yang sama ketertiban umum juga wajib dijaga.
